Pasal 61

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala

kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
• evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
• produksi;
• impor dan ekspor;
• peredaran;
• pelabelan;
• informasi; dan
• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.