PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 35 TAHUN 1958 (35/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,
Mengingat :
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: Memutuskan :
Pasal 1.
Bagian VIIIA, Bab I Pengeluaran dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIIIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
BAB I (Pengeluaran).
8A.1 Kementerian dan pengeluaran umum .......... 65.424.200 8A.1A Kantor Pelayaran Niaga ................ 774.500 8A.2 Biro Penerangan ........................ 133.500 8A.3 Bank Tabungan Pos ...................... 12.392.800 8A.4 Lembaga Meteorologi dan Geofisika ...... 6.946.000 8A.5 Jawatan Lalu-Lintas Jalan .............. 57.144.200 8A. Jawatan Penerbangan Sipil .............. 79.546.000 8A. Jawatan Pelabuhan ...................... 61.564.000 8A. Hotel dan Tourisme ..................... 100.000
www.djpp.depkumham.go.id
8A. Pengeluaran tidak tersangka ............ Memori Jumlah ..... ................ 284.115.200 (Dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
Pasal 2.
Bagian VIIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:
BAB II (Penerimaan).
8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan. 8A.1.1.1 Pendapatan pengusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah. 2 Penjualan kapal-kapal yang diusahakan oleh Pemerintah. 8A.1.1A Pendapatan perkembangan pelajaran bermotor setempat di Indonesia. 8A.1.1A.1 Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia. 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi ,Aannemersstand" Indonesia sendiri. 8A.1.1B.1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi ,Aannemersstand" Indonesia sendiri. 8A.1.2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik. 8A.1.2.1 Perhitungan belanja pegawai dengan ,Nirtio" dalam likwidasi. 2 Perhitungan belanja barang dengan ,Nirtio" dalam lokwidasi. 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan ,Nirtio" karena pengoperan risiko. 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang- barang. 5 Perhitungan tentang pengeluaran-scrap. 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa. 8A.1.2A Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.
www.djpp.depkumham.go.id
8A.1.2A.1 Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul. 8A.1.4 Dinas Umum. 8A.1.4.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan. 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri. 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan- kendaraan bermotor kepada para pegawai dari kementerian dan lain-lain. 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor. 6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan. 8A.1.5 Bases. 8A.1.5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
8A.2 BIRO PENERANGAN.
8A.2.1 Biro Penerangan. 8A.2.1.1 Penerimaan langganan majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain-lain sebagainya.
8A.3 BANK TABUNGAN POS.
8A.3.1 Bank Tabungan Pos. 8A.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan bank tadi dan perhitungan- perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
8A.4 LEMBAGA METEOROLOGI DAN GEOFISIK.
8A.4.1 Lembaga Meteorologi dan Geofisik. 8A.4.1.1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blanko- blanko dan pemberian advies-advies. 2 Bagian dari Jawatan Penerbangan Sipil dalam perongkosan Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
8A.5 JAWATAN LALU-LINTAS JALAN.
8A.5.1 Penerimaan umum. 8A.5.1.1 Penerimaan umum. 2 Penerimaan lain-lain.
www.djpp.depkumham.go.id
8A.5.2 Penerimaan berhubung dengan penglaksanaan Undang-undang Lalu-Lintas. 8A.5.2.1 Penerimaan berhubung dengan penglaksanaan Undang-undang Lalu-Lintas. 2 Penerimaan lain-lain. 8A.5.3 Penerimaan M.T.D. dalam likwidasi. 8A.5.3.1 Penerimaan M.T.D. dalam likwidasi. 8A.5.4 Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor. 8A.5.4.1 Penerimaan Panitia Pembayaran Kendaraan Motor. 8A.5.5 Penerimaan Panitia Pengangkutan. 8A.5.5.1 Penerimaan Panitia Pengangkutan. 8A.5.6 Penerimaan Eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu). 8A.5.6.1 Penerimaan (Eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu). 2 Penerimaan lain-lain. 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 8A.5.7 Perbengkelan dan Pergudangan. 8A.5.7.1 Penerimaan Perbengkelan dan Pergudangan
8A.6 JAWATAN PENERBANGAN SIPIL.
8A.6.1 Jawatan Penerbangan Sipil. 8A.6.1.1 Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 No. 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan, percatatan dan kepangkatan di udara). 2 Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara. 3 Sewa bangun-bangunan dan rumah-rumah makan. 4 5 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Penerbangan Sipil. 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi Inter Insuler Bedrijf (I.I.B).
www.djpp.depkumham.go.id
8 Penerimaan kembali uang panjar dari Garuda Indonesian Airways (G.I.A.). 8A.6.4 Pengusahaan kapal-kapal udara oleh Pemerintah. 8A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan kapal-kapal udara oleh Pemerintah.
8A.7 JAWATAN PELABUHAN.
8A.7.1 Perusahaan Pelabuhan. 8A.7.1.1 Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil. 8A.7.2 Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan. 8A.7.2.1 Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan. 8A.7.3 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank. 8A.7.3.1 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank. 8A.7.4 Dinas Pengerukan. 8A.7.4.1 Perhitungan untuk Dinas Pengerukan.
8A.8 BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI
PARTIKELIR.
8A.8.1 Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir. 8A.8.1.1 Bagian Negara dalam keuntungan perusahaan dari Iijn Cirebon
- Kadipaten dari Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij. 2 Bagian dalam keuntungan dari Ned. Ind. Spoorweg Mij, dari lijn Semarang-Vorstenlanden. 3 Pemberian oleh Ned. Ind. Spoorweg Mij. pada Negara berdasarkan pasal 89 dari perjanjian konsesi dari lijn Semarang-Vorstenlanden.
8A.9 PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT
ISTIRAHAT PEMERINTAH.
8A.9.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah. 8A.9.1.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
8A.10 PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR
DARI MODAL-MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA
PADA WAKTU MENGADAKAN EKSPLOITASI.
8A.10.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi. 8A.10.1.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.
8A.11 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
8A.11.1 Penerimaan lain-lain. 8A.1.1.1 Penerimaan lain-lain.
Pasal 3.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
Menteri Perhubungan,
SUKARDAN.
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG
www.djpp.depkumham.go.id
Sumber: LN 1958/85
www.djpp.depkumham.go.id