Pasal 1

(1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:

ke-1. daerah pabean. daerah pabean Republik Indonesia;

www.djpp.depkumham.go.id

ke-2. barang. barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud; ke-3. penyerahan barang:

• penyerahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu perjanjian;
• pemberian barang oleh karena sesuatu perjanjian beli-sewa;
• pemindahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak Pemerintah;
• penghasilan pekerjaan dalam keadaan bergerak, kecuali jika penghasilan itu berlaku pemesan yang harus dianggap sebagai pabrikan dari pekerjaan itu; ke-4. harga-jual. nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga oleh karena penyerahan barang.

(2). Penyerahan hak milik yang semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai

penyerahan.

(3) Dalam harga-jual tidaklah terhitung pajak penjualan.

(4) Sebagai tempat dan saat penyerahan maka dianggap tempat dan saat, di mana pabrikan

yang menyerahkan barang itu memberikan barangnya kepada juru-kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.