PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21, TAHUN 1947.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1947

TENTANG

PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21, TAHUN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tanggal 19 Agustus 1947 tentang Komisaris Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 5 ayat 1, pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; Pasal VI Aturan Peralihan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tanggal 19 Agustus 1947 tentang Komisaris Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

AMIR SJARIFOEDDIN.

Diumumkan pada tanggal 18 Oktober 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.