MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1947

TENTANG

MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI

KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPAH BURUH BERHUBUNG

DENGAN HUBUNGAN KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melindungi buruh dimasa perang, perlu ditetapkan bahwa "Undang-undang Kecelakaan 1947" berlaku pula bagi kecelakaan-kecelakaan karena perang yang menimpa buruh berhubung dengan hubungan kerja;

Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20, ayat (1), pasal 4 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tgl. 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG KECELAKAAN PERANG.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam "Undang-undang Kecelakaan 1947" dan semua peraturan-peraturan yang berdasarkan Undang-undang itu berlaku bagi kecelakaan-kecelakaan karena perang yang menimpa buruh berhubung dengan hubungan kerja.

Pasal 2.

Apabila kecelakaan karena perang yang menimpa buruh berhubung dengan hubungan kerja di perusahaan untuk kepentingan Negara, maka Menteri Perburuhan dapat membebaskan majikan dari kewajiban memberi tunjangan.

Pasal 3.

Apabila majikan dibebaskan dari kewajibannya memberi tunjangan seperti tersebut dalam

pasal 2, Negara membayar tunjangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kecelakaan

Pasal 4.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Kecelakaan Perang" dan mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan,

S.K. TRIMURTI.

Diumumkan pada tanggal 18 Oktober 1947. Sekretaris Negara,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1947.

Penjelasan Umum.

Berhubung dengan meletusnya peperangan maka bahaya kecelakaan yang disebabkan oleh perusahaan itu ditambah dengan bahaya disebabkan oleh serangan musuh. Buruh memerlukan pula jaminan terhadap serangan-serangan ini.

Mengingat bahwa Undang-undang Kecelakaan 1947 hanya mengenai "Industrial Accidents", maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang yang menjamin buruh yang ditimpa kecelakaan karena perang berhubung dengan hubungan kerja di perusahaan itu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditetapkan, bahwa Undang-undang Kecelakaan 1947 berlaku pula bagi kecelakaan-kecelakaan karena perang. Kecelakaan itu harus terjadi berhubung dengan hubungan kerja di perusahaan itu.

Pasal 2.

Dalam kecelakaan-kecelakaan terjadi karena perang terdapat kecelakaan-kecelakaan yang menimpa buruh dalam menjalankan kewajibannya untuk kepentingan Negara. Majikan dari buruh yang dapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja untuk kepentingan Negara sukar dapat dipertanggung-jawabkan atas terjadinya kecelakaan itu. Karena itu sudah seadilnya, bahwa Menteri Perburuhan dapat membebaskan majikan dari buruh itu dari kewajiban memberi tunjangan.

Pasal 3.

Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2 dimuka ini, Negara yang bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan itu dan karena itu diwajibkan memberi tunjangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kecelakaan 1947.