Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan

pranata sosial dan media komunikasi massa yang

dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan

atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

1. Perfilman . . .

1. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan

dengan film.

1. Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai,

gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa

Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

1. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan

perfilman yang langsung berhubungan dengan film

dan bersifat nonkomersial.

1. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman

yang langsung berhubungan dengan film dan

bersifat komersial.

1. Masyarakat adalah warga negara Indonesia

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan

peranan dalam bidang perfilman.

1. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi

film.

1. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki

potensi dan kompetensi dalam perfilman dan

berperan dalam pembuatan film.

1. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan

penentuan kelayakan film dan iklan film untuk

dipertunjukkan kepada khalayak umum.

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Pemerintah . . .

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan

kebudayaan.

Bagian Kesatu

Asas