PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)
Pasal 1
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik
Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN III
BAB I (Pengeluaran)
3.1 Kementerian dan pengeluaran umum ......... 32 203 700
3.2 Pendidikan pegawai ........................ 18 236 900
3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penye-
lenggaraan tatapraja ...................... 21 190 500
3.4 Pamong Praja .............................. 265 063 300
3.5...
PRESIDEN
3.5 Polisi Pamong Praja ....................... 36 783 300
3.6 Daerah Otonom ............................. 1 151 761 000
3.7 Daerah Swapraja ........................... 48 239 000
3.8 Desa dan daerah setingkat ................. 66 427 300
3.9 Agraria ................................... -
3.9A Pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat ...Memori
3.10 Pengeluaran tak tersangka ............... Memori
Jumlah ........... 1 639 905 000
(Satu milyard enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus
lima ribu rupiah).
BAB II (Penerimaan)
UMUM.
3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
3.2 Pamong Praja.
3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal
dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
3.2.2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubung
dengan penyelenggaraan tatapraja.
3.2.2.1...
PRESIDEN
3.2.2.1 Penerimaan dari telpon Pamong Praja.
2 Penerimaan dari setasiun-setasiun radio Pamong Praja dalam
daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah
Pusat.
3 Penerimaan dari Panitia Sewa-Menyewa Rumah dan Bangunan.
3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Walikota.
3.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Kotapraja biaya-biaya karena
menggunakan tenaga Walikota.
3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
3.3.2.1 Pembayaran kembali oleh Kabupaten separuh dari biaya-biaya
karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada
daerah otonom.
3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang
diperbantukan kepada daerah otonom.
3.4.1 Daerah Swapraja.
3.4.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang
diperbantukan kepada daerah Swapraja.
3.5 ...
PRESIDEN
3.5.1 Tanah-tanah partikelir.
3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang
dikembalikan kepada Negara.
2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga
bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir
yang dikembalikan kepada Negara (DM).
3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
2 Pemberian tanah dengan persewaan.
3 Pemberian tanah dengan hak erfpacht.
4 Pemberian tanah dengan hak milik.
5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
6 Konsesi tanah untuk pertanian.
7 Izin menyelidiki tanah-tanah.
3.6.1 Penerimaan lain-lain.
3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk
keperluan pegawai.
2 Penjualan barang-barang yang masih dapat digunakan untuk
keperluan Badan-badan Pemerintah.
3.6.1.3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan lagi dan yang
berkelebihan.
4 Persewaan tambak-tambak ikan.
5 Penerimaan lain-lain.
Pasal 2…
PRESIDEN
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
Menteri Dalam Negeri,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;