PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN
regulation_id: UU_33_1947 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/scraped-md/uu-33-1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1947 TENTANG PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk menjamin penghidupan yang layak bagi buruh perlu diadakan peraturan tentang pembayaran ganti-kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja;
Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 4 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X.
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
Memutuskan:
Menetapkan peraturan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947.
Bagian I. Aturan-aturan umum. Pasal 1. (1) Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. (2) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan. (3) Jikalau buruh meninggal dunia karena akibat kecelakaan yang demikian itu, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya. (4) Jikalau hak atas perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu beralih pada majikan lain, buruh dan keluarga buruh yang ditinggalkan tetap mempunyai hak-hak seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang ini yang harus dipenuhi oleh majikan baru. Pasal 2. (1) Yang diwajibkan memberi tunjangan yaitu perusahaan :
yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin;
yang mempergunakan gas-gas yang telah dicairkan, dikompa atau yang jadi cair karena tekanan;
yang mempergunakan zat-zat baik padat, baik cair, maupun gas, yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan;
yang membangkitkan, mengobah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga listrik;
yang mencari atau mengeluarkan barang galian dari tanah;
yang menjalankan pengangkutan orang atau barangbarang;
yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang;
yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, membetulkan atau membongkar bangun-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalanjalan;
yang mengusahakan hutan;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
yang mengysahakan siaran radio;
yang mengusahakan pertanian;
yang mengusahakan perkebunan;
yang mengusahakan perikanan. (2) Jikalau sesuatu macam perusahaan, belum termasuk dalam ayat (1), ternyata berbahaya bagi buruhnya, maka dengan Undang-undang macam perusahaan tersebut dapat diwajibkan memberi tunjangan. Pasal 3. Yang dimaksudkan dengan pengertian perusahaan dalam Undang-undang ini ialah perusahaan-perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih. Pasal 4. Yang dimaksudkan dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan. Pasal 5. Yang dimaksudkan dengan kata pengurus dalam Undang-undang ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri. Pasal 6. (1) Yang dimaksudkan dengan kata buruh dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang yang bekerja pada majikan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah, kecuali hal-hal tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini. (2) Dalam Undang-undang ini dianggap sebagai buruh : a. magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah; b. mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; c. mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; mereka itu dianggap bekerja di perusahaannya majikan yang memborongkan pekerjaan itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan; d. orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan menerima tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti-kerugian kecelakaan selama mereka itu menjalani hukumannya. (3) Bukan buruh menurut Undang-undang ini ialah : a. pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja Negeri atau dari badan-badan pemerintah didirikan atas Undangundang Pemerintah, yang dilindungi oleh peraturanperaturan Pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan; b. buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar daerah Negara Republik Indonesia; c. buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, untuk perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu tidak dipergunakan gas-gas yang dicairkan, dikompa atau gas-gas dalam keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair atau yang berupa gas yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau memakan barang-barang yang keras, misalnya airkeras, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain berbahaya atau merusak kesehatan.
Pasal 7.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(1) Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam Undang-undang ini ialah:
a. tiap-tiap pembayaran berupa wang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaannya; b. perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu. (2) Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2a, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah yang jumlahnya sama dengan upah yang terendah dari buruh yang bekerja di perusahaan itu yang mengerjakan pekerjaan sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka. (3) Upah dari orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2 b, dalam Undang-undang ini, dianggap sama dengan upah dari buruh yang bekerja pada perusahaan majikan atau perusahaan semacam itu sekurang-kurangnya selama satu tahun dan yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan orang-orang itu. (4) Orang-orang hukuman yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2d, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah sama dengan upah dari buruh biasa yang bekerja di perusahaan itu atau perusahaan yang semacam itu, atau mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan mereka.
Pasal 8.
(1) Yang dimaksud dengan kata upah sehari dalam Undang-undang ini: a. jikalau upah itu ditetapkan harian, ialah upah yang harus dibayar untuk satu hari; b. jikalau upah itu ditetapkan mingguan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu minggu dibagi 7; c. jikalau upah itu ditetapkan bulanan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu bulan dibagi 30. (2) Jikalau upah itu ditentukan lain dari pada harian, mingguan atau bulanan, maka banyaknya upah itu dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh pengawas-pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 9 dengan mengingat pertimbangan majikan dan buruh. Jikalau dalam penetapan ini terdapat perselisihan paham, maka yang berkepentingan dalam waktu satu minggu dapat memajukan hal ini kepada Menteri Perburuhan untuk diberi putusan. (3) Jikalau buruh sesudah dapat kecelakaan masih menerima bagian-bagian dari upah yang dimaksudkan dalam pasal 7, ayat (1) b, maka selama bagian-bagian upah itu diterima oleh buruh, bagian-bagian itu tidak dipakai untuk menghitung banyaknya upah sehari guna menentukan besarnya ganti kerugian. (4) Jikalau banyaknya upah lebih dari Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari, maka kelebihannya tidak dipakai guna menetapkan besarnya ganti kerugian.
Pasal 9.
Dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan dokter-dokter penasehat dan pegawai-pegawai pengawas yang daerah jabatannya ditentukan pula.
Bagian II. Macam dan besarnya ganti kerugian.
Pasal 10.
Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah: a. biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan kerumahnya atau kerumah sakit; b. biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu bekerja; c. biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan banyaknya Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah); d. wang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 11.
(1) Majikan diwajibkan memberi wang tunjangan kepada buruh yang karena kecelakaan: a. sementara tidak mampu bekerja; b. wang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. Jikalau sesudah liwat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka wang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja; Selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian, wang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan dalam a berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian; c. bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi. Jikalau terdapat perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuhan menentukannya dengan mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini;
d. selama lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali-kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang bisa dikerjakannya sebelum buruh itu dapat kecelakaan.
Wang tunjangan karena ini besarnya 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70%, jikalau kecelakaan itu menyebabkan buruh terus-menerus memerlukan pertolongannya orang lain. Tunjangan itu dimulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam a dari ayat ini berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sama sekali. (2) Selama menurut pertimbangan dokter penasehat belum dapat ditentukan tentang hal tidak mampu bekerja sebagian atau sama sekali seperti yang dimaksudkan ayat (1) b, c dan d, maka berlakulah yang ditentukan dalam ayat (1) a. (3) Pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan ayat (1) a, b, c dan d dilakukan pada tiap-tiap waktu buruh menerima upahnya, kecuali jikalau antara majikan dan buruh dibuat perjanjian lain dari pada itu.
Pasal 12.
(1) Jikalau buruh meninggal dunia karena kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkannya dapat wang tunjangan sebesar: a. 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi janda atau janda-janda yang nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu.
Begitupun pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah-hidupnya semua atau sebagian besar ditanggung oleh buruh tadi.
Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda, maka wang tunjangan itu dibagi rata dan sama banyaknya antara mereka; b. 15% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi seorang anak yang sah atau disahkan, yang berumur dibawah 16 tahun dan belum kawin.
Jikalau anak itu karena meninggalnya buruh menjadi yatim-piatu, maka banyaknya tunjangan tadi ditambah menjadi 20% dari upah buruh sehari untuk tiap-tiap hari; c. paling banyak 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak dan ibu atau jikalau buruh itu tidak punya bapak dan ibu lagi kepada kakak dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar oleh buruh itu; d. paling banyak 20% dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang tua lagi dan nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu; e. paling banyak 30% dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua perempuan yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. (2) Jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e besarnya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
paling banyak 60% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dijalankan seperti berikut :
Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) e hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c dan d telah menerima wang tunjangan penuh;
Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) d hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b dan c telah menerima wang tunjangan penuh dan wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) c dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b telah menerima wang tunjangan penuh. (3) Jikalau jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b lebih dari 60% dari upah sehari, maka wang tunjangan bagi keluarga-keluarga itu akan dikurangi sehingga bagian masing-masing seimbang dengan jumlah yang ditetapkan untuk tiap-tiap golongan keluarga yang ditetapkan menurut ayat tersebut. (4) Pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e itu dilakukan tiap-tiap bulan.
Pasal 13.
(1) Dengan persetujuannya pegawai pengawas tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) b, c dan d dan pasal 12 ayat (1) a, b, c d dan e boleh dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekali gus: a. jikalau dapat dijamin, bahwa buruh atau keluarga yang ditinggalkannya, setelah menerima tunjangan sekaligus tidak akan terlantar hidupnya; b. jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya meninggalkan daerah Negara Republik Indonesia. (2) Tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus : a. jikalau majikan yang diwajibkan memberi wang tunjangan itu meninggal dunia dan ahliwarisnya menerima harta peninggalannya dengan perjanjian harta peninggalan itu harus didaftarkan; b. jikalau majikan itu suatu badan hukum yang dibubarkan. (3) Besarnya tunjangan sekaligus yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) ialah: a. 48 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama kurang dari 1 tahun; b. 40 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun; c. 32 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun; d. 23 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 3 tahun atau lebih.
Pasal 14.
Jikalau janda, atau janda laki-laki dari buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan, kawin lagi, maka setelah terdapat persetujuan dari pegawai pengawas, majikan boleh menghentikan pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 12 a sesudah ia membayar kepada janda atau janda laki-laki itu wang tunjangan yang harus dibayar sekaligus sebesar 24 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan.
Bagian III. Tentang pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian, menunda pembayaran dan merobah ganti kerugian. Pasal 15.
(1) Majikan tidak diwajibkan memberi tunjangan kepada buruh atau seorang keluarga yang ditinggalkannya dalam hal-hal seperti berikut: a. jikalau kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadinya disengaja olehnya;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan itu dengan tidak ada alasan yang sah menolak dirinya diperiksa atau diobati oleh dokter yang berhak yang ditentukan oleh majikan; c. jikalau buruh sebelumnya sembuh, menolak pertolongan tersebut di b dengan tidak ada alasan yang sah; d. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan pergi ketempat lain sehingga dokter yang berhak yang ditetapkan oleh majikan, tidak dapat memberi pertolongan yang dianggap perlu untuk mengembalikan kesehatannya buruh itu. (2) Sebagai alasan yang sah yang dimaksudkan dalam b dan c dari ayat (1) ialah antara lain takut akan pembedahan yang berbahaya. (3) Buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang di tinggalkannya gugur haknya menerima tunjangan berkala selama mereka menjalani hukuman penjara yang selamanya 3 bulan atau lebih.
Demikian pula selama mereka ditempatkan di rumah pendidikan anak-anak nakal yang didirikan oleh Pemerintah.
Pasal 16.
Majikan boleh menunda pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, sampai paling lama lima hari terhitung mulai dari kecelakaan itu terjadi, jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dirawat tidak dengan perantaraan perusahaan atau jikalau belum didapat surat keterangan dokter yang berhak, yang menerangkan, bahwa buruh itu tidak dapat bekerja karena ditimpa kecelakaan. Pasal 17. (1) Jikalau buruh, dalam waktu kecelakaan terjadi, sedang dibawah pengaruh minuman keras atau pengaruh barangbarang lain yang memabokkan, maka dengan persetujuannya pegawai pengawas, majikan boleh mengurangi besarnya tunjangan dengan sebanyak-banyaknya 50%.
Tentang putusan pegawai pengawas dalam hal ini, sebelum liwat 1 minggu, boleh diminta putusan yang lebih tinggi kepada Menteri Perburuhan. (2) Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dipekerjakan kembali dalam perusahaan dengan mendapat upah, maka majikan boleh mengurangi tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, b dan c sehingga jumlah upah sesudah ditimpa kecelakaan dan tunjangan itu tidak kurang dari upah yang diterima buruh pada waktu kecelakaan terjadi. (3) Jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya mendapat wang ganti kerugian atau wang tunjangan atau mendapat pensiun janda dan pensiun piatu, karena buruh yang ditimpa kecelakaan itu, berhubung dengan perjanjian bekerja atau berhubung dengan sesuatu asuransi yang dimasuki oleh majikan, atau karena buruh itu berhubung dengan perjanjian bekerja menjadi anggauta dari sesuatu fonds, maka majikan berhak mengurangi tunjangan yang harus dibayar menurut yang ditetapkan oleh bagian dimuka ini dengan ganti kerugian atau tunjangan tersebut di atas.
Pengurangan tunjangan demikian itu hanya dapat dijalankan setelah didapat persetujuan dari pegawai pengawas. Menteri Perburuhan berhak memberi putusan tentang hal ini, jikalau tidak dapat persetujuan. Pasal 18. (1) Baik buruh yang ditimpa kecelakaan, maupun majikan sebelum liwat 3 tahun setelah kecelakaan itu terjadi boleh memajukan permintaan kepada pegawai pengawas untuk menetapkan lagi jumlah wang tunjangan yang telah ditetapkan menurut ketentuan Bagian II, jikalau dalam keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja itu terdapat perobahan yang nyata.
Dalam hal ini pegawai pengawas tidak akan memberi putusan sebelum dapat persetujuan dari dokter penasehat. Jikalau antara pegawai pengawas dan dokter penasehat ada perselisihan paham, maka hal itu diputus oleh Menteri Perburuhan. (2) Jikalau tunjangan itu telah dibayarkan sekaligus, maka perobahan yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat dijalankan, jikalau keadaan tidak mampu bekerja itu
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
bertambah. (3) Perobahan yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mengenai keadaan bertambah tidak mampunya bekerja yang disengaja oleh buruh atau karena akibatnya kecelakaan baru.
Bagian IV. Hal administrasi, pengawasan dan menjalankan perkara jikalau timbul perselisihan.
Pasal 19.
(1) Majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan melaporkan kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan tiaptiap kecelakaan yang menimpa seseorang buruh dan perusahaannya selekas-lekasnya, tidak lebih dari 2 kali 24 jam. (2) Disamping kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1) tersebut di atas majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan memberitahukan kecelakaan itu dengan surat tercatat kepada pegawai pengawas dalam waktu 2 kali 24 jam. (3) Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarganya, kawan-kawannya, sekerja atau serekat sekerja boleh memberitahukan kecelakaan yang menimpa buruh itu kepada pegawai pengawas.
Pasal 20.
(1) Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mengadakan daftar kecelakaan di perusahaan atau di bagian yang berdiri sendiri. Daftar ini harus dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan. (2) Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mencatat dengan cara yang benar pembayaran wang ganti kerugian yang telah dijalankan dan perobahan-perobahan pembayaran wang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dalam daftar tersebut dalam ayat (1) atau dalam daftar lain yang mengenai hal-hal ini. (3) Majikan atau pengurus diwajibkan membuat daftar keluarga sebagai dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang ini. Pasal 21. (1) Setelah kecelakaan terjadi, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan selekas-lekasnya membuat perhitungan banyaknya wang tunjangan berdasarkan Undangundang ini untuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya. (2) Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan meninggal dunia atau luka parah, maka majikan atau pengurus perusahaan harus memberitahukan hal ini selekas-lekasnya kepada keluarga buruh itu. Pasal 22. (1) Setelah menerima pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 dengan selekas-lekasnya pegawai pengawas menjalankan pengusutan di tempat kecelakaan tentang sebab-sebab kecelakaan dan akibat kecelakaan itu. (2) Orang-orang yang diminta memberi keterangan atau memberi bantuan keahliannya oleh pegawai pengawas berhubung dengan pengusutan itu diwajibkan memenuhi permintaan itu.
(3) Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan memberikan kepada pegawai pengawas daftar kecelakaan yang dimaksudkan dalam pasal 20 dan semua daftar yang memuat keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membuat perhitungan ganti kerugian untuk diperiksa. (4) Sesudah pegawai pengawas mengadakan pemeriksaan ia diwajibkan mengusulkan kepada jawatan Pengawas Keselamatan Kerja, supaya diadakan tindakan-tindakan sehingga kecelakaan-kecelakaan tersebut dalam pasal 19 Undangundang ini jangan terulang lagi.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23. Perselisihan paham dan dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini, kecuali pasal-pasal yang mengenai pelanggaran dan kejahatan sedapat mungkin dicegah dan diselesaikan oleh pegawai pengawas dengan jalan damai. Pasal 24. (1) Jikalau dalam suatu perselisihan paham tentang kewajiban memberi tunjangan diminta putusan hakim, dalam keadaan mendesak, dengan menunggu putusan itu, pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan: a. memberi pertolongan dalam hal pengobatan dan perawatan; b. memberi biaya penguburan menurut yang ditetapkan dalam pasal 10c; c. memberi tunjangan untuk sementara kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkannya yang besarnya ditetapkan oleh pegawai pengawas. (2) Kewajiban yang dimaksudkan dalam sub c ayat 1, hanya boleh dituntut, jikalau antara kedua fihak telah didapat persetujuan tentang pemberian wang tunjangan dan perselisihan hanya mengenai besarnya wang tunjangan itu. (3) Jikalau pemberian ganti kerugian telah ditetapkan dengan persetujuan hakim yang sudah dapat dijalankan, maka pembayaran untuk sementara yang ditetapkan oleh pegawai pengawas tersebut dalam ayat (1), diperhitungkan dengan ganti kerugian itu. (4) Jikalau jumlah wang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (3) kurang dari pada wang pembayaran untuk sementara yang telah dijalankan atau jikalau dengan putusan hakim yang sudah dapat dijalankan, ditetapkan bahwa ganti kerugian tidak diwajibkan, maka wang kelebihan pembayaran atau pembayaran untuk sementara itu dibayar kembali oleh Pemerintah kepada majikan.
Pasal 25.
Jikalau diantara kedua fihak telah ada persetujuan tentang hal besarnya wang tunjangan itu, akan tetapi sungguhpun demikian majikan tetap tidak membayar tunjangan yang telah ditetapkan itu pada waktu tersebut dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 12 ayat (4), maka pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan seketika itu juga membayar tunjangan yang telah ditetapkan.
Pasal 26.
(1) Hak menuntut pembayaran wang tunjangan yang berdasarkan Undang-undang ini gugur bagi buruh, setelah liwat 1 tahun sejak kecelakaan terjadi dan bagi keluarga yang ditinggalkannya, setelah liwat 1 tahun sejak ia menerima pemberitaan buruh itu meninggal dunia. (2) Wang tunjangan itu tidak ditagih lagi, setelah liwat 1 tahun, dihitung mulai pada hari pertama sejak wang tunjangan dapat ditagih. (3) Sungguhpun waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) telah liwat, pembayaran wang ganti kerugian itu dapat juga dilakukan, apabila yang berkepentingan memberi keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh hakim, bahwa ia (yang berkepentingan), karena sebab-sebab di luar kesalahannya, tidak dapat menuntut hak-haknya dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) itu.
Bagian V. Aturan-aturan hukuman dan tanggung jawab berdasarkan Hukum Perdata. Pasal 27. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 19, ayat (1) dan (2), pasal 20, 21, pasal 22 ayat (2) dan (3), pasal 24 ayat (1) dan pasal 25, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah), kecuali jikalau ia menurut atau berdasarkan Undangundang ini dibebaskan dari kewajiban itu.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 28. Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah):
- barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas;
- barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dengan jalan yang tersebut dalam Undang-undang Hukum Pidana pasal 55 ayat (1), pada 2e, supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh Undang-undang ini;
- barang siapa yang dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai-pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya.
Pasal 29.
Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dianggap pelanggaran dan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 28 dianggap kejahatan.
Pasal 30.
(1) Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dimuka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggauta-anggauta pengurus yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia, atau, jikalau anggauta-anggauta itu tidak ada, wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia. (2) Yang telah ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal, jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.
Pasal 31.
(1) Yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang ini, selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, juga pegawai-pegawai yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah. (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, jikalau perlu dengan bantuan pulisi, sewaktu-waktu masuk di tempat buruh bekerja dan bangunan-bangunan dari perusahaan yang dipakai sebagai tempat tinggal buruh atau dipakai untuk merawat buruh. Pasal 32. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat untuk membebaskan majikan dari tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab majikan berhubung dengan berlakunya Undang-undang ini, tidak sah. Pasal 33. Majikan dibebaskan dari tanggungan membayar ganti kerugian kepada buruh yang ditimpa kecelakaan menurut Hukum Perdata, jikalau untuk kecelakaan itu telah dibayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini.
Bagian VI. Aturan-aturan Penutup. Pasal 34. (1) Hak untuk mendapat ganti kerugian berdasarkan Undangundang ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau sementara menanti putusan hakim ataupun untuk menjalankan faillissement. (2) Pemerintah untuk membayar sesuatu ganti kerugian sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Segala perjanjian yang bertentangan dengan ini tidak sah. Pasal 35. Segala surat menyurat yang dibuat berhubung dengan dijalankannya Undang-undang ini bebas dari bea meterai. Pasal 36. (1) Dengan suatu peraturan Pemerintah, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini, diwajibkan dengan peraturan Pemerintah itu untuk membayar iyuran guna mendirikan suatu fonds.
Dalam hal-hal yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah itu, ganti kerugian akan dibayar dari fonds tersebut. (2) Selama yang ditetapkan dalam ayat (1) belum dijalankan, ganti kerugian yang harus dibayar oleh majikan yang dinyatakan failliet atau karena sebab-sebab lain tidak mampu memberi tunjangan, dibayar oleh Negara kepada orang yang berhak menerimanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. (3) Karena pembayaran seperti termaksud dalam ayat (2) itu, maka segala hak-hak penuntutan fihak buruh yang bersangkutan terhadap majikan yang failliet atau tidak mampu membayar, dengan sendirinya pindah pada Negeri. Pasal 37. Segala peraturan yang masih diperlukan untuk melakukan Undang-undang ini, ditetapkan dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah. Pasal 38. Undang-undang ini disebut "Undang-undang Kecelakaan 1947" dan mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 1947,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
Menteri Perburuhan,
S.K. TRIMURTI.
Diumumkan pada tanggal 18 Oktober 1947. Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG No. 33 TAHUN 1947.
- PENJELASAN UMUM.
Dimasa pembangungan dalam keadaan kekurangan materiaal dan tenaga akhli banyak kesulitan. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu perlu diperhatikan nasibnya berjuta-juta kaum buruh yang menyelenggarakan pembangunan negara. Kesulitan-kesulitan dalam perindustrian di Indonesia mulai terasa setelah perang dunia ke II meletus yang membawa akibat terputusnya perhubungan dengan Eropah, hingga mesinmesin dan bagian-bagian dari mesin-mesin yang diperlukan di Indonesia tidaklah dapat didatangkan lagi. Karena keadaan yang memaksa, maka mesin-mesin atau bagian-bagian dari mesin-mesin yang tidak memenuhi syarat-syarat penjagaan keamanan dan oleh karenanya menurut peraturan mustinya tidak boleh dipakai lagi, boleh dipergunakan lagi. Selama pemerintahan Jepang tidak sedikit jumlahnya mesin yang diangkut ke luar Indonesia atau dipindah ke pabrik lain untuk dipasang lagi dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan penjagaan keselamatan buruh. Dinas "Veiligheidstoezicht" tidak berjalan lagi karena kantor-kantornya cabang ditutup. Indonesia telah merdeka, akan tetapi segala kesulitan yang digambarkan di atas ini tidak dapat diatasi dengan sekaligus. Keadaan demikian itu menyebabkan bertambahnya jumlah kecelakaan yang menimpa buruh dalam perusahaan-perusahaan. Dengan penjelasan ini teranglah betapa pentingnya bagi Indonesia suatu peraturan untuk menjamin butuh yang dapat kecelakaan ditetapkan sesuai dengan keadaan di negara-negara modern. Jika seorang buruh dapat kecelakaan waktu menjalankan pekerjaannya, maka timbullah soal-soal siapa yang bertanggung jawab atas akibat kecelakaan itu dan siapa yang harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tadi. Di Eropah pertanggungan jawab ini mula-mula didasarkan atas "hak menuntut penggantian kerugian atas perbuatan yang menyebabkan kerugian". Tuntutan demikian itu hanya akan berhasil, jika buruh sebagai pihak yang menuntut dapat membuktikan, bahwa kecelakaan yang didapat itu telah terjadi karena "kesalahan" dari fihak majikan yang harus mengganti kerugian. Mengingat kedudukan buruh sebagai golongan yang lemah dalam dunia produksi, maka mudahlah dapat dimengerti, bahwa buruh yang dapat kecelakaan itu tidak akan memberanikan diri untuk melimpahkan segala kesalahan dari kecelakaan yang menimpa dirinya kepada majikannya. Buruh yang menyaksikan terjadinya kecelakaanpun tak akan berani memajukan keterangan-keterangan sebenarnya yang memberatkan majikan. Berhubung dengan keadaan ini, maka dasar semula dirobah dan tuntutan penggantian kerugian itu didasarkan atas "pertanggungan jawab majikan atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orangnya atau barang-barang majikan dalam menjalankan pekerjaan dalam perusahaan". Setelah ini tiap-tiap kecelakaan dengan sendirinya membawa hak menerima penggantian kerugian buruh, kecuali jika majikan dapat membuktikan, bahwa kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadi bukan karena kesalahannya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Perobahan ini juga pula didasarkan atas soal kesalahan seperti dasar semula ta' dapat dipertahankan setelah dunia industri dapat kemajuan yang pesat. Dalam produksi systeem modern dipergunakan mesin stoom, mesin motor, mesin listrik dari berjuta-juta kekuatan kedua, bahan-bahan yang mudah meledak, derajat panas yang sangat tinggi dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang memakai mesin-mesin dan bahan-bahan itu merupakan sumber-sumber bahaya kecelakaan yang selalu mengancam kesehatan dan jiwanya buruh. Segala sesuatu dijalankan untuk menghindarkan buruh dari bahayanya yang disebabkan oleh mesin-mesin itu, akan tetapi bahaya kecelakaan tetap ada dan terjadinya kecelakaan ta' dapat dicegah. Berhubung dengan kenyataan, bahwa manusia ta' berdaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, maka hak menuntut pembayaran kerugian itu tidaklah dapat didasarkan atas "soal kesalahan". Keadaan ini membawa dasar baru ialah dasar terdapatnya "risico ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan" yang menjadi tanggungannya majikan. Dasar ini disebut dalam bahasa asing dasar "risque professionnel". Setelah perobahan ini untuk menuntut hak mendapat kerugian tidak lagi diperlukan pernyataan kesalahan yang dalam prakteknya sukar dapat dibuktikan itu. Tiap-tiap kecelakaan dalam perusahaan yang berbahaya cukup memberi hak kepada buruh yang ditimpa kecelakaan itu untuk mendapat kerugian. Dasar risque professionnel ialah dasar yang logis, karena dalam produksi systeem modern manusia tidak berdaya lagi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dasar yang praktis, karena dengan jalan yang mudah dapat hak kerugian. Melainkan jalan yang mudah bagi buruh untuk mendapat penggantian kerugian, perlu pula diperhatikan jaminan, bahwa kerugian yang telah ditetapkan itu dapat diterima oleh buruh. Mula-mula hanya kewajiban majikan memberi kerugian ditetapkan dalam Undang-undang "Workmen's Compensation act" (1897). Jika majikan itu tidak mampu menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, maka buruh, tidak akan tertolong adanya. Setelah ternyata bahwa dasar ini tidak menjamin nasib kaum buruh sebaik-baiknya, maka majikan diharuskan mempertanggungkan buruh pada badan pertanggungan (verzekeringslichaam) atau pada fonds-fonds pertanggungan (garantie fondsen) yang akan menjamin nasib buruh, bila majikan ta' dapat memenuhi kewajibannya (Undang-undang Kecelakaan Perancis 1898 dan Belgia 1903). Juga ini dirasakan belum sempurna, oleh karena badanbadan atau fonds-fonds pertanggungan yang bersifat partikelir itu tidak dapat menjauhkan dirinya dari pengaruh, baik dari majikan, maupun dari buruh sendiri. Setelah itu didapat stelsel yang dipakai di Jerman, Australia, negeri Belanda yang mengharuskan majikan mempertanggungkan buruhnya terhadap akibatnya kecelakaan pada suatu badan yang didirikan oleh Pemerintah atau didirikan dengan persetujuan dan pengawasan Pemerintah. Kewajiban ialah tidak lain hanya membayar wang iuran (premie) kepada badan itu untuk buruhnya. Pembayaran wang kerugian diurus oleh badan tadi langsung dengan buruh yang berkepentingan dan majikan dalam hal ini tidak berurusan baik dengan buruhnya maupun dengan badan tadi. Dengan jalan ini dapat dicapai suatu systeem penetapan kerugian yang tidak memihak dan yang adil, karena dapat dijauhkan dari segala pengaruh dari sesuatu golongan. Mengingat keadaan di Indonesia sebagai negara baru, pemerintah belumlah dapat mendirikan badan pertanggungan, berhubung dengan belum didapatnya pengalaman yang cukup dalam urusan ini. Sungguhpun demikian kaum buruh dapat diberi jaminan sebaik-baiknya dengan jalan sebagai berikut. Pemerintah mewajibkan majikan menjamin nasibnya buruh yang dapat kecelakaan. Apabila majikan ta' mampu untuk menjalankan kewajiban itu, maka pemerintah yang akan memberi jaminan sebaik-baiknya. Oleh karena majikan bertanggung jawab sepenuh-penuhnya atas terjadinya kecelakaan dan tidak dapat melimpahkan kewajiban itu pada assuransi kecelakaan, maka tiap-tiap majikan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menjauhkan buruhnya dari kecelakaan. Undang-undang kecelakaan 1947 ialah undang-undang sosial yang pertama ditetapkan di masa revolusi penuh dengan kesulitan-kesulitan. Kekurangan-kekurangan yang nanti ternyata dalam menjalankan undang-undang itu akan membawa bahan-bahan kearah perbaikan dan ternyata suatu undang-undang yang dapat menjamin hidupnya kaum buruh sebaik-baiknya.
- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
BAGIAN I. Aturan-aturan Umum.
Pasal 1.
(1) Dalam ayat ini ditetapkan, bahwa hubungan kerja pada perusahaan cukup memberi alasan untuk mewajibkan majikan memberi tunjangan kepada buruh yang mendapat kecelakaan di perusahaan itu.
Kesalahan dari fihak buruh tidak dapat mengurangi kewajiban itu. Tiap-tiap kecelakaan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan telah menjadi tanggungan majikan. Ini berhubung dengan dipakainya dasar "risque professionnel". (2) Untuk melindungi buruh yang bekerja pada perusahaanperusahaan yang berbahaya berhubung dengan kemungkinan diserang oleh suatu penyakit karena menjalankan pekerjaan dalam perusahaan itu, maka penyakit timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan. (3) Untuk menjamin hidupnya keluarga yang ditinggalkannya, maka dalam ayat ini ditetapkan, bahwa ganti kerugian itu dibayarkan kepada keluarga itu, apabila buruh yang ditimpa kecelakaan meninggal dunia. (4) Ayat ini ditetapkan untuk menjaga kemungkinan membebaskan diri dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dengan jalan memindahkan perusahaan kelain tangan.
Pasal 2.
(1) Kemungkinan ditimpa kecelakaan dalam prakteknya hanya terdapat dalam perusahaan-perusahaan yang berbahaya. Dalam ayat ini ditetapkan perusahaan-perusahaan yang berbahaya itu dan pertelaan ini meliputi perusahaan yang dapat menyebabkan kecelakaan. (2) Jikalau ternyata bahwa masih terdapat macam perusahaan- perusahaan lain yang berbahaya bagi buruhnya, maka macam perusahaan-perusahaan itu diwajibkan memberi tunjangan.
Pasal 3.
Pasal ini ditetapkan untuk menghilangkan keragu-raguan, bahwa Undang-undang ini hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan bukan milik negara. Diterangkan pula, bahwa jumlah buruh tidak menjadi soal dalam menetapkan kewajiban memberi tunjangan. Arti kata perusahaan dalam Undang-undang ini didasarkan atas dua syarat, yaitu bahwa dalam perusahaan itu dijalankan pekerjaan yang berturut-turut dan bahwa pekerjaan itu dikerjakan dengan tujuan ekonomi dalam arti produceeren, baik untuk mendapat untung (winstbejag), maupun untuk kepentingan umum, misalnya bengkel-bengkel dan jawatan Pemerintah.
Pasal 4.
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 5.
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6.
(1) Buruh menurut Undang-undang ini ialah:
a. orang yang bekerja pada majikan;
b. perusahaan majikan itu suatu perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan.
c. orang yang bekerja itu mendapat upah. (2) Orang-orang dalam ayat ini tidaklah memenuhi syaratsyarat tersebut dalam ayat (1) sebagai buruh. Jika mereka bekerja di perusahaan yang diwajibkan membayar wang ganti kerugian, mereka memerlukan pula jaminan terhadap akibatnya kecelakaan. Berhubung dengan ini mereka dianggap sebagai buruh yang dimaksudkan Undangundang kecelakaan:
a. Magang, murid dan sebagainya sungguhpun tidak menerima upah perlu dilindungi oleh Undang-undang ini; b. Orang yang memborong pekerjaan (aannemer) yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan membayar wang ganti kerugian sesungguhpun bukan buruh biasa, yang dimaksudkan dalam ayat (1). Mereka perlu diberi jaminan pula.
Lain halnya jika aannemer itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan. Dalam keadaan demikian ini aannemer itu juga seorang majikan yang dimaksudkan Undang-undang ini; c. Minta perhatian juga orang-orang yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan (aannemer). Diantara pemborong-pemborong pekerjaan itu terdapat pemborong-pemborong yang tidak menjalankan perusahaan yang diwajibkan membayar uang ganti kerugian. Oleh karena itu maka mereka yang bekerja pada pemborong itu bukan buruh yang dimaksudkan dalam ayat (1). Untuk melindungi mereka itu maka mereka dipandang bekerja pada majikan yang memborong pekerjaan; d. Orang-orang hukuman yang dikerjakan di perusahaan- perusahaan penjara (pabrik sepatu, pertenunan, tambang dsb.) memperlukan pula jaminan, jika dapat kecelakaan. Oleh karena selama menjalankan hukuman mereka dijamin makannya oleh Pemerintah, pembayaran wang ganti kerugian itu dilakukan setelah mereka menjalani hukumannya. (3) Dalam ayat ini diterangkan golongan buruh yang tidak dilindungi oleh Undang-undang Kecelakaan 1947 : a. Pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja negeri atau dari badan Pemerintah, didirikan atas Undang-undang negeri yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah bilamana dapat kecelakaan tidaklah perlu lagi dijamin oleh Undang-undang ini. Perlu pula diterangkan, bahwa jaminan kepada pegawai dan pekerja Negeri masuk dalam competen tienya Kementerian Keuangan dan tidak dapat diurus oleh Kementerian Perburuhan.
b. Begitupun juga buruh-buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan luar negeri. Dengan ini tidak akan terjadi, bahwa untuk suatu kecelakaan dijalankan dua macam peraturan pembayaran wang kerugian.
c. Oleh karena majikan tidak dapat menjalankan pengawasan terhadap buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, maka majikan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kecelakaan-kecelakaan yang tidak terjadi di perusahaan-perusahaannya.
Pasal 7.
(1)
Upah yang dimaksudkan Undang-undang ini ialah :
a. Tidak hanya upah yang diterima pada waktu-waktu yang tertentu, akan tetapi juga
penghasilan-penghasilan lain yang didapat karena bekerja misalnya tantiemes,
gratificatie, wang lembur dsb.;
b.
Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma yang
nilainya harus ditaksir menurut harga ditempat barang-barang itu diberikan kepada
buruh dan dihitung sebagai upah pula.
(2), (3) dan (4). Dalam ayat-ayat ini diterangkan caranya menghitung upah seadil-adilnya
bagi magang, murid, pemborong, dan orang hukuman.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 8. (1) Untuk menjaga perselisihan tentang penetapan upah sehari, maka dalam ayat ini diterangkan cara menghitung upah sehari. (2) Jika upah ditetapkan lain dari pada yang diterangkan dalam ayat (1), pegawai pengawaslah yang menetapkan besarnya upah sehari. (3) Sudah seadil-adilnya bagian-bagian dari upah yang tetap diterima buruh selama tidak mampu bekerja tidak dipakai untuk menghitung upah sehari. (4) Buruh yang menerima upah lebih dari pada Rp. 20,- sehari dipandang dapat mencukupi segala keperluan sehari-hari dengan tunjangan didasarkan atas upah sebesar Rp. 20,- itu. Pasal 9. Dalam menetapkan besarnya tunjangan terdapat hal-hal yang memerlukan pertimbangan dari seorang dokter. Berhubung dengan itu ditetapkan dokter-dokter penasehat. Selain itu ditetapkan pula pegawai-pegawai pengawas oleh Kementerian Perburuhan. BAGIAN II. Macam dan besarnya ganti kerugian.
Pasal 10.
(1) Pengangkutan, pengobatan dan perawatan yang sempurna akan mempercepat sembuhnya buruh yang dapat kecelakaan. Selain itu banyaknya buruh yang meninggal dunia karena akibatnya kecelakaan dapat dikurangi. Kewajiban memberi pengangkutan, pengobatan dan perawatan dengan percuma itu tidak hanya meringankan penderitaan yang ditimpa kecelakaan akan tetapi juga menguntungkan majikan. Pasal 11. 1) a. Buruh yang sementara tidak mampu bekerja karena ditimpa kecelakaan yang dimaksudkan dalam pasal 11 dari Undang-undang ini mendapat tunjangan tiaptiap hari yang besarnya sama dengan upah sehari.
Tunjangan itu dibayar selama 120 hari.
Di Negara-negara di Eropah besarnya tunjangan demikian itu umumnya 2/3 atau 80% dari upah harian selama waktu yang ditentukan. Mengingat keadaan masyarakat buruh di Indonesia pada dewawa ini dan dalam beberapa puluh tahun yang akan datang tidak dapat dipersamakan dengan keadaan buruh di Eropah yang keadaan perekonimiannya lebih teratur, maka dipandang perlu memberi tunjangan kepada buruh yang sementara tidak mampu bekerja sebesar 100% dari upah sehari selama 120 hari dan apabila sesudahnya itu buruh masih belum dapat bekerja, maka tunjangan itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari, dibayar selama buruh itu tidak dapat bekerja; b. Besarnya tunjangan karena selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian ditetapkan menurut daftar yang dibuat dengan mengingat daftar di negaranegara yang modern. Daftar tersebut memajukan penetapan besarnya wang tunjangan; c. Untuk cacat badan selama-lamanya yang tidak ditetapkan dalam sub b di atas banyaknya persenan dari upah harian itu ditetapkan oleh pegawai-pengawas dengan pertimbangannya seorang ahli yanitu dokter penasehat. d. Buruh yang selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali, menerima tunjangan sebesar 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari. Apabila buruh itu dalam hidupnya sehari-hari terus menerus memperlukan bantuan dari orang lain, maka dipandang perlu untuk menaikkan besarnya tunjangan itu menjadi 70% dari upah sehari. (2) Ayat ini ditetapkan untuk menjaga jangan sampai buruh terlantar karena belum dapat ditetapkan apa keadaan tidak mampu bekerja itu hanya sebagian atau sama sekali. (3) Ayat ini ditetapkan untuk memudahkan penghidupan buruh. Pasal 12. (1) Besarnya tunjangan kepada janda atau janda laki-laki, anak-anak dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
anggauta-anggauta keluarga lainnya yang berhak menerima tunjangan ditetapkan dengan mengingat keperluannya keluarga-keluarga itu dalam penghidupan sehari-hari dan pula ditetapkan dengan mengingat peraturan-peraturan dalam negara-negara modern. (2) Jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) itu paling besar 60% dari upah sehari dipandang cukup untuk menolong keluarga yang ditinggalkan buruh. Pemberian tunjangan itu perlu diatur demikian, hingga anggauta-anggauta yang hubungannya terdekat pada buruh yang ditimpa kecelakaan itu didahulukan. Tindakan ini sudah seadil-adilnya. (3) Yang dimaksudkan ayat ini ialah membagi tunjangan sebesar 60% dari upah sehari itu seadil-adilnya. Misalnya buruh yang ditimpa kecelakaan meninggalkan seorang janda dan 6 anak. Besarnya tunjangan bagi janda itu ialah 30% bagi tiap-tiap anak 15% dari upah sehari sehingga jumlah tunjangan tadi 120% dari upah sehari. Oleh karena jumlah tunjangan menurut Undang-undang hanya 60% dari upah sehari maka kepada janda itu dibayar 15% dari upah sehari dan tiap-tiap anak dapat 7.% dan jumlah tunjangan tetap 60% dari upah sehari. Dengan jalan ini masing-masing dapat bagiannya dengan seadil-adilnya. (4) Ayat ini ditetapkan untuk memudahkan pengawasan tentang pembayaran tunjangan.
Pasal 13.
Umumnya tunjangan kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkannya itu dibayar berwaktu-waktu untuk menjauhkan buruh dan keluarganya dari kesengsaraan. Dalam ayat ini ditetapkan bahwa apabila perlu, tunjangan berwaktu-waktu itu dapat dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus.
Pasal 14.
Janda atau janda laki-laki yang kawin tidaklah memerlukan jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini. Sebagai tunjangan yang terakhir mereka diberi tunjangan sebesar 24 kali dari tunjangan yang dibayar tiap-tiap bulan.
BAGIAN III. Tentang pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian menunda pembayaran dan merobah ganti kerugian.
Pasal 15.
(1) Sudah seadil-adilnya, bahwa kecelakaan yang disengaja oleh buruh itu tidak akan menyebabkan pembayaran wang kerugian. Begitu pula halnya dengan buruh yang menolak pertolongan dokter atau sebelum ia sembuh menolak meneruskan (menghentikan) pertolongan dokter yang diberikannya oleh majikan atau bertindak demikian hingga tidak mungkin dokter memberi pertolongan kepadanya. (2) Takut akan pembedahan yang berbahaya dapat dianggap bagai alasan yang sah untuk menolak pertolongan dokter. (3) Ayat ini ditetapkan oleh karena orang yang menjalani hukuman atau ditempatkan di rumah pendidikan anak-anak nakal selama itu terjamin hidupnya hingga pemberian tunjangan tidak perlu dijatuhkan.
Pasal 16.
Kemudian untuk menunda pembayaran tunjangan diadakan untuk memberi kesempatan menetapkan apakah betul kecelakaan itu suatu kecelakaan yang dimaksudkan oleh Undang-undang.
Pasal 17.
(1) Buruh yang dalam keadaan mabok membesarkan kemungkinan ditimpa kecelakaan dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
sudah sepatutnya, bahwa besarnya tunjangan kepada buruh yang dalam keadaan demikian itu dikurangi sampai 50%. (2) Mungkin buruh yang mendapat kecelakaan itu dapat dikerjakan lagi di perusahaan majikan. Dalam keadaan demikian itu, majikan boleh mengurangi tunjangannya hingga jumlah tunjangan dan upah tidak kurang dari upah sebelum mendapat kecelakaan. Tindakan itu tidak merugikan buruh karena jumlah wang yang diterima sebelum dan setelah kecelakaan terjadi tidak berbeda. (3) Buruh yang hidupnya ditanggung oleh suatu assuransi atau fonds yang dimasuki oleh majikan untuk buruhnya tidak akan terlantar hidupnya. Persetujuan dari Pengawai pengawas memberi jaminan bahwa pengurangan ini dijalankan sebaik-baiknya.
Pasal 18.
(1) Mungkin setelah liwat 3 tahun terdapat perobahan-perobahan dalam cacat yang didapat oleh buruh hingga perlu ditetapkan lagi besarnya wang tunjangan itu. (2) Membayar kembali tunjangan yang telah diterima itu bagi seorang buruh ialah kewajiban yang berat dan tidak mungkin ditepati. Maka karena itu hanya perobahan yang menguntungkan buruh dijalankan. (3) Ayat ini tidak memerlukan penjelasan. BAGIAN IV. Hal Administrasi pengawasan dan menjalankan perkara jika timbul perselisihan.
Pasal 19.
Untuk memudahkan pengawasan atas kecelakaan-kecelakaan yang didapat buruh, maka selain majikan yang diwajibkan selekas-lekasnya memasukkan laporan, keluarga, kawan-kawan sekerja atau serikat sekerja dari buruh itu dibolehkan memberitahukan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.
Pasal 20.
Daftar-daftar kecelakaan yang dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan memudahkan majikan dalam menepati kewajibannya.
Pasal 21.
Membuat perhitungan besarnya tunjangan dan memberitahukan selekas-lekasnya kepada keluarga buruh yang mendapat kecelakaan adalah suatu jalan untuk menjamin supaya tunjangan dapat segera dibayarkan kepada keluarga buruh.
Pasal 22.
Pemeriksaan di tempat kecelakaan terjadi sangat dipergunakan untuk menetapkan segala sesuatu berkenaan dengan pemberian ganti kerugian. Dalam menjalankan pemeriksaan itu diperlukan keterangan-keterangan dan bantuan keakhlian.
Pasal 23.
Segala kesulitan sedapat-dapat dipecah dengan jalan damai untuk menjauhkan perselisihan yang dapat merusak suasana di perusahaan.
Pasal 24.
Jika segala sesuatu untuk menetapkan besarnya tunjangan tidak dapat dicapai dengan jalan damai, maka hakimlah yang akan memberi putusan tentang hal ini. Sebelum putusan hakim didapat, buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya wajib diberi pertolongan sepenuh-penuhnya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 25.
Pasal ini tidak perlu dijelaskan.
Pasal 26.
Dalam pasal ini diterangkan tentang gugurnya hak menuntut wang ganti-kerugian.
BAGIAN V. Aturan-aturan hukum dan tanggung jawab berdasarkan hukum perdata.
Pasal 27.
Aturan-aturan hukuman perlu ditetapkan agar Undang-undang ini dijalankan sebaik-baiknya.
Pasal 28.
Buruh yang mendapat kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang merugikan mereka.
Pasal 29.
Pasal ini tidak perlu diberi penjelasan.
Pasal 30.
Dalam pasal ini diterangkan jalan untuk menuntut badan-hukum.
Pasal 31.
Pasal ini menguatkan kedudukannya pegawai pengawas dalam melakukan kewajibannya. Pasal 32.
Dalam pasal ini dicegah segala perjanjian dibuat oleh majikan dengan buruh untuk membebaskan dirinya dari kewajiban memberi tunjangan.
Pasal 33.
Pemberian tunjangan kecelakaan itu tidak dapat didasarkan atas macam peraturan.
BAGIAN VI. Aturan-aturan penutup.
Pasal 34.
Perlu dijaga jangan sampai pemberian tunjangan itu tidak diterima oleh yang berhak menerimanya menurut Undangundang ini sehingga pembayaran tunjangan itu tidak bermanfaat bagi buruh atau keluarga yang ditinggalkannya.
Pasal 35.
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 36.
(1) Dalam ayat ini dengan peraturan Pemerintah diadakan kemungkinan untuk mendirikan suatu fonds bagi perusahaan-perusahaan, yang diwajibkan memberi ganti kerugian. Fonds tersebut yang akan membayar ganti kerugian kepada buruh atau keluarganya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2) Jikalau fonds itu belum berdiri, maka Negaralah yang akan memberi tunjangan yang dimaksudkan dalam Undangundang ini bilamana majikan tidak mampu menepati kewajibannya terhadap buruhnya. Dengan jalan ini buruh akan terjamin nasibnya, jika ditimpa kecelakaan. (3) Ayat ini tidak perlu diberi penjelasan.
Pasal 37.
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 38.
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.
DAFTAR
Yang dimaksudkan dala pasal 11, ayat (1) b "Undang-undang Kecelakaan 1947".
TA'MAMPU
TUNJANGAN BEKERJA SEBAGIAN, KARENA
BERAPA % KEHILANGAN :
DARI UPAH :
lengan kanan dari sendi bahu ke bawah .................. 40 lengan kiri dari sendi bahu ke bawah ................... 35 lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah ......... 35 lengan kiri dari atau atas siku ke bawah ............... 30 tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah .. 30 tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah ... 28 kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah ............ 70 sebelah kaki pangkal paha ke bawah ..................... 35 kedua belah kaki dari matakaki ke bawah ................ 50 sebelah kaki dari matakaki ke bawah .................... 25 kedua belah mata ....................................... 70 sebelah mata ........................................... 30 pendengaran pada kedua belah telinga ................... 40 pendengaran pada sebelah telinga ....................... 10 ibu jari tangan kanan .................................. 15 ibu jari tangan kiri ................................... 12 telunjuk tangan kanan .................................. 9 telunjuk tangan kiri ................................... 7 salah satu jari lain dari tangan kanan ................. 4 salah satu jari lain dari tangan kiri .................. 3 salah satu ibu jari kaki ............................... 3 salah satu jari kaki yang lain ......................... 2
Keterangan:
- Buat orang "kidal", atau kehilangan salah satu lengan tangan, atau jari, maka keterangan "kanan" dan "kiri", yang tersebut dalam daftar di atas ini dipertukarkan letaknya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- Dalam hal kehilangan beberapa anggauta badan yang tersebut di atas ini, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyak persen dari tiap-tiap anggauta badan itu.
Jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh lebih dari 70% upah sehari. 3. Anggauta badan yang tidak dapat dipakai sama sekali karena lumpuh, dianggap sebagai hilang.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk menjamin penghidupan yang layak bagi buruh perlu diadakan peraturan tentang pembayaran ganti-kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja;
pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 4 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X.