Pasal 14

(1) Bupati Buru bersama Penjabat Bupati Buru Selatan

menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Buru Selatan.

(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen

kepada Kabupaten Buru Selatan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Maluku.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) meliputi:

• barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan;

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buru yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buru Selatan;

• utang piutang Kabupaten Buru yang kegunaannya untuk Kabupaten Buru Selatan; dan

• dokumen . . .

• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Buru Selatan.

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Buru, Gubernur Maluku selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Maluku kepada Menteri Dalam Negeri.