PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1948

TENTANG

PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyehatkan peredaran uang dengan peraturan bank-bank Pemerintah dan bank-bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah;

• bahwa untuk menyehatkan peredaran tersebut, uang yang jumlahnya sangat besar perlu disimpan dalam bank dan pembayaran serta pemindahan jumlah-jumlah uang yang besar perlu dilakukan dengan bank;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 22 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

A. Menarik kembali "Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1948 tentang Peredaran uang dengan perantaraan Bank".

B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK.

Pasal 1.

(1) Tiap pembayaran uang yang melebihi jumlah R. 25.000,- harus dilakukan dengan

perantaraan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bank-bank tersebut. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan harus memenuhi syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Menteri tersebut.

(2) Jika diantara dua pihak yang sama dilakukan beberapa pembayaran uang, hingga dalam

waktu 4 hari berturut-turut jumlahnya melebihi R. 25.000,- maka pembayaran yang mengakibatkan kelebihan jumlah itu, harus dilakukan menurut ayat (1) diatas.

(3) Jika dipandang perlu, Menteri Keuangan boleh mengurangi jumlah yang dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 2.

Barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama 7 hari berturut-turut tidak kurang jumlahnya dari pada R. 100.000,- harus menyerahkan bagian yang melebihi R. 100.000,- itu kepada bank termaksud dalam pasal 1, supaya disimpan untuknya.

Pasal 3.

(1) Pemindahan uang yang jumlahnya melebihi R. 25.000,- kedaerah karesidenan lain harus

dilakukan dengan perantaraan bank termaksud dalam pasal 1.

(2) Untuk menjalankan ketetapan dalam ayat (1), maka daerah istimewa Yogyakarta

dipandang sebagai suatu karesidenan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Sampai saat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka peraturan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 tidak berlaku untuk daerah karesidenan Malang dan pasal 3 ayat (1) tidak berlaku untuk pemindahan uang ke atau dari daerah karesidenan tersebut.

Pasal 5.

(1) Barang siapa melanggar peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal

3, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R. 1.000.000,- atau hukuman penjara, selama-lamanya 1 tahun.

(2) Barang siapa menerima pembayaran dari fihak yang melanggar pasal 1 dihukum dengan

hukuman denda sebesar-besarnya R. 1.000.000,- atau hukuman penjara selama-pamanya 1 tahun.

(3) Perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan.

(4) Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik

Negara.

(5) Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik

Negara.

(5) Disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya berhak mengusut kejahatan, maka

yang juga berhak mngusut kejahatan dalam pasal ini, ialah pegawai-pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan Pegawai-pegawai Jawatan Pajak.

Pasal 6.

Undang-undang ini tidak berlaku bagi Kas-kas Negeri, Kantor-kantor Pos dan Bank-bank yang termaksud dalam pasal 1.

Pasal 7.

(1) Undang-undang ini mulai berlaku bagi Jawa dan Madura pada hari diumumkan.

(2) Hari berlakunya buat daerah lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan A.I.,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan pada tanggal 30 Oktober 1948. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.