MEMUSATKAN SEGALA URUSAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI PADA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1947

TENTANG

MEMUSATKAN SEGALA URUSAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI PADA

KEMENTERIAN PENGAJARAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sekolah-sekolah lanjutan Negeri hingga sekarang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Karesidenan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Jakarta);

• bahwa dalam proces pembangunan masyarakat kita pada dewasa ini ternyata perlu untuk memusatkan segala urusan tentang sekolah-sekolah Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjamin persatuan dalam penyelenggaraan dan susunan sekolah-sekolah itu;

Mengingat : pasal 20, 31, pasal II dan IV aturan peralihan, Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ;

Memutuskan:

Pertama :

Menghapuskan :

• Peraturan tentang Sekolah Guru (Osamu Seirei No. 11, tahun 1945).
• Peraturan tentang Sekolah Menengah Tinggi (Osamu Seirei No. 12, tahun 1945),
• Peraturan tentang Sekolah Pertengahan (Osamu Seirei No. 13, tahun 1945, perubahan Osamu Seirei No. 14, tahun 1944),
• Bagian Peraturan tentang Sekolah Kepandaian Istimewa, yang mengenai sekolah-sekolah yang sekarang diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (Osamu Seirei No. 22, tahun 1945),
• Peraturan tentang Sekolah Pertengahan (Osamu Seirei No. 31, tahun 1945, perubahan Osamu Seirei No. 14, tahun 1944 jo Osamu Seirei No. 13, tahun 1945).
• Peraturan tentang Sekolah Menengah Tinggi (Osamu Seirei No. 32, tahun 1945, perubahan Osamu Seirei No. 12, tahun 1945),
• Bagian Peraturan tentang Sekolah Kepandaian Istimewa, yang mengenai sekolah-sekolah yang sekarang diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (Osamu Seirei No. 33, tahun 1945, perubahan Osamu Seirei No. 22, tahun 1945).

Kedua :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN

SEKOLAH-SEKOLAH

LANJUTAN NEGERI.

BAB I.

Aturan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan sekolah lanjutan dalam Undang-undang ini ialah semua jenis

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang memberi pelajaran lanjutan di atas sekolah rendah, kecuali perguruan-perguruan tinggi.

Pasal 2.

Undang-undang ini tidak berlaku buat sekolah-sekolah atau kursus-kursus jawatan yang diurus langsung oleh Kementerian atau jawatan lain dari pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II.

Hak mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri.

Pasal 3.

1. Yang berhak mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri ialah Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kabupaten dan Haminte Kota berhak juga mendirikan Sekolah Pertukangan dan Sekolah Kepandaian Puteri berhubung dengan kebutuhan daerahnya. Untuk melaksanakan suatu keputusan tentang mendirikan sekolah-sekolah itu, lebih dahulu diadakan permufakatan antara pemerintah daerah yang berkepentingan dengan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Jika dipandang perlu Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyerahkan pendirian dan penyelenggaraan berjenis sekolah lanjutan Negeri kepada Kabupaten dan Haminte Kota.

BAB III.

Pemeriksaan sekolah-sekolah lanjutan Negeri.

Pasal 4.

1. Pemeriksaan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dilakukan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk badan pemeriksa sekolah lanjutan untuk tiap-tiap jenis sekolah lanjutan atau untuk beberapa jenis sekolah lanjutan Negeri, yang menurut isi pengajaran termasuk dalam satu golongan.
3. Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah diatur dalam Peraturan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5.

Sekolah-sekolah lanjutan Negeri yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Haminte Kota diperiksa juga oleh badan pemeriksa Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan. Tentang hasil pemeriksaan itu diberikan lapuran kepada Pemerintah Kabupaten atau Haminte Kota yang berkepentingan.

BAB IV.

Kantor Pengajaran Daerah.

Pasal 6.

Kepala dan pegawai-pegawai kantor pengajaran di karesidenan atau di daerah-daerah yang kedudukannya sama dengan karesidenan ialah pegawai-pegawai dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Susunan dan kewajiban kantor itu ditetapkan dalam suatu peraturan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan itu akan ditetapkan juga cara kerja bersama antara kantor pengajaran daerah dengan kepala

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB V.

Peraturan Peralihan.

Pasal 7.

1. Sekolah-sekolah lanjutan Negeri yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kabupaten dan Haminte Kota, mulai berlakunya Undang-undang ini dan seterusnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tentang sekolah-sekolah Pertukangan dan sekolah-sekolah Kepandaian Puteri yang telah ada, apakah sekolah-sekolah itu seterusnya akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Haminte kota, ataukah diserahkan kepada Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, akan ditetapkan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan setelah bermufakat dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8.

Semua sekolah lanjutan Negeri kepunyaan Pemerintah Daerah yang seterusnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, diserahkan dengan segala milik dan tanggungannya kepada Kementerian tersebut.

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diumumkan pada tanggal 23 September 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 1947.

PENJELASAN UMUM.

1. Soal penyerahan sekolah-sekolah kepada Pemerintah daerah yang mulai pada jaman pemerintahan Belanda, dilanjutkan, malahan diluaskan, pada pemerintahan Jepang, dan masih dilakukan pada pemerintahan Republik Indonesia, mempunyai riwayat sendiri. Dengan singkat riwayat itu akan kami bentangkan disini.
2. Penyerahan sekolah-sekolah kepada Pemerintah daerah dijaman Belanda hanya mengenai sekolah rendah saja (vervolgschool) dan diatur dalam Staatsblad 1936 No. 585 untuk Jawa dan Madura dan dalam Staatsblad 1937 No. 511 untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, Vervolgschool diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Haminte Kota, dan volksschool yang terkenal juga dengan nama sekolah desa, tetap diurus oleh desa, sebagai yang diciptakan Van Heutz pada tahun 1907. Hanya yang memberi subsidi tak lagi Pemerintah Pusat tetapi Kabupaten. Sekolah-sekolah pertukangan (Ambachtsleergang) diserahkan juga kepada Kabupaten dan Haminte Kota. Begitupun pendidikan guru-guru; sekolah normal diserahkan kepada propinsi, dan sekolah guru desa (Cursus voor volksonderwijzers) kepada Kabupaten dan Haminte Kota.
3. Seperti telah dikatakan di atas, penyerahan sekolah- sekolah dijaman Jepang dilakukan dengan lebih luas lagi. Praktis semua sekolah-sekolah, rendah maupun lanjutan, diserahkan kepada Pemerintah daerah. Sekolah-sekolah rendah kepada Kabupaten dan Haminte Kota, sekolah-sekolah lanjutan kepada pemerintah Residensi, dan juga kepada Kabupaten. Dengan perubahan peraturan-peraturan yang terakhir, yaitu Osamu Seirei tahun 1945 No. 31 dan 32, hal mendirikan sekolah-sekolah lanjutan hampir sama sekali diserahkan kepada Pemerintah daerah. Hanya beberapa sekolah saja yang masih diurus langsung oleh Kantor Pengajaran : yaitu Sekolah-sekolah Tinggi, Sekolah Guru Menengah Tinggi, Sekolah Teknik Menengah Tinggi, Sekolah Guru Kepandaian Puteri dan Sekolah Pertanian Menengah Tinggi (nama-nama yang lama).
4. Di Republik Indonesia peraturan-peraturan dari jaman Jepang tentang penyerahan hak mendirikan sekolah-sekolah Negeri sampai kini belum diubah. Bahwa hal ini menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik tak usah diterangkan dengan panjang lebar. Dilihat dari sudut peraturan pegawai umpamanya, dengan desentralisasi yang begitu luas, sukar sekali didapat persamaan dalam menetapkan kedudukan guru, karena pengangkatan dan penetapan tingkatan guru ialah hak Pemerintah daerah. Hal ini memang menjadi keluh kesah para guru, dan dengan sengaja atau tak disengaja suasana demikian mempengaruhi pengajaran di sekolah-sekolah.
5. Hal yang lebih penting lagi ialah bahwa tingkatan reorganisasi pengajaran di tanah air kita waktu sekarang perlu kami menguasai sekolah-sekolah dengan secukup-cukupnya. Mengenai sekolah rendah khususnya akan diadakan penyelidikan yang sedalam-dalamnya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Instansi-instansi lainnya yang bersangkutan, tentang bagaimana selanjutnya kedudukan sekolah-sekolah ini akan dapat ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Hasil dari penyelidikan ini selekas-lekasnya akan dikerjakan di dalam suatu rencana Undang-undang yang khusus mengenai kedudukan sekolah rendah.
6. Dengan semua hal yang diuraikan di atas itu terang kiranya, bahwa kami harus menguasai semua sekolah-sekolah lanjutan Negeri, supaya tiap-tiap perubahan yang telah diputuskan terjamin juga terlaksananya. Bukankah maksud kami mengatakan bahwa Pemerintah daerah, yang sekarang berwajib mengurus sekolah-sekolah lanjutan, kurang memberi bantuan dalam menjalankan peraturan-peraturan Kementerian kami. Tetapi memang berlainan akibatnya jika peraturan-peraturan yang kami buat itu dijalankan langsung oleh kami sendiri. Karena itu perlu sekali kami mengubah peraturan-peraturan yang mengenai hak mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri. Hak itu

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

selanjutnya hanya ada pada Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I.

Aturan Umum.

Pasal 1.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 2.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB II.

Hak mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri.

Pasal 3.

Ayat 1 : dengan ayat ini ditetapkan bahwa yang berhak mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri hanya Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi mendirikan sekolah-sekolah itu. Dalam peraturan sentralisasi sekolah-sekolah lanjutan Negeri ini tidak ada daerah yang dikecualikan, jadi mengenai juga sekolah-sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan sekolah-sekolah ialah selain daripada penyusunan rencana pelajarannya serta pemeriksaannya, juga semua urusan tentang berdirinya dan langsungnya sekolah-sekolah itu, sebagai pengangkatan dan penghentian guru-guru/pegawainya, urusan gedung-gedung, dll. sebagainya.

Ayat 2 : menyimpang dari peraturan pada ayat 1, Kabupaten dan Haminte Kota diperbolehkan juga mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Pertukangan dan Sekolah Kepandaian Puteri. Disamping sekolah-sekolah semacam ini, yang didirikan dan diselenggarakan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dan yang akan memenuhi kebutuhan pekerja-pekerja untuk perusahaan-perusahaan besar dan jawatan-jawatan Negeri, Sekolah-sekolah Pertukangan yang didirikan oleh Kabupaten dan Haminte Kota akan mendidik tenaga-tenaga untuk kebutuhan daerah (lokaal). Begitupun Sekolah Kepandaian Puteri dapat didirikan oleh Kabupaten dan Haminte Kota supaya dapat disesuaikan dengan keadaan daerah. Meskipun sekolah-sekolah ini didirikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga buat kebutuhan di dalam daerah, supaya hasil dari usaha ini memenuhi segala pengharapan, perlu sekali syarat-syarat tentang formasi guru-guru, alat-alat pelajaran dll. yang mengenai teknik pengajaran, dicukupi. Dalam hal ini perlu Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan diminta pemandangannya.

Ayat 3 : mungkin ada jenis sekolah yang berhubung dengan sesuatu hal akan diserahkan pendirian dan penyelenggaraannya kepada Pemerintah daerah, antara lain karena sekolah-sekolah semacam itu akan didirikan sekaligus dan besar jumlahnya, sedang Kementerian kami tak dapat mengurus semuanya dengan baik, mengingat jumlah pegawai yang masih kurang sekali. Contoh tentang sekolah yang akan diserahkan pendirian dan penyelenggaraannya kepada Kabupaten dan Haminte Kota, ialah sekolah guru untuk kelas I sampai III dari sekolah Rakyat. Sekolah ini bukan Cursus voor Volksonderwijzers dari jaman Belanda yang dijaman Jepang diterjemahkan dengan sekolah Guru Pertama, tetapi suatu pendidikan guru darurat untuk memenuhi dengan cepat kebutuhan guru-guru. Lamanya pendidikan 2 tahun

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

dengan asrama, sedang ditiap-tiap Kabupaten dan Haminte Kota akan didirikan sebuah sekolah macam itu.

Susunan pengajarannya diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III.

Pemeriksaan sekolah-sekolah lanjutan Negeri.

Pasal 4.

Ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi. Ayat 2 : idem Ayat 3 : idem

Pasal 5.

Hal ini perlu supaya ada persamaan tingkatan pengajarannya dengan sekolah-sekolah yang diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV.

Kantor Pengajaran Daerah.

Pasal 6.

Dengan pasal ini diubahlah Osamu Seirei No. 28, tahun 1942 dimana kepada Syuutjokan diberi kekuasaan mengurus pengajaran di daerahnya. Kantor Pengajaran di Karesidenan uang dengan perubahan ini langsung di bawah Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, akan diberi pekerjaan administratief terhadap sekolah-sekolah lanjutan. Pemeriksaan sekolah akan diurus langsung oleh Badan Pemeriksa sekolah. Dengan demikian jumlah pegawai Kantor Pengajaran Karesidenan dapat dikurangi.

BAB V.

Peraturan Peralihan.

Pasal 7.

Ayat 1 : Dijaman Jepang dengan peraturan Osamu Seirei No.31 dan 32, tahun 1945, banyak sekolah-sekolah , antara lain Sekolah Menengah Umum bagian Pertama (Nama lama : Sekolah Menengah Pertama), yang didirikan oleh Kabupaten. Sekolah-sekolah itu dengan berlakunya Undang-undang ini akan diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 8.

tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 9.

tidak memerlukan penjelasan lagi.