Pasal 13

(1) Pengamatan yang dilakukan oleh setiap kapal

dengan ukuran tertentu atau pesawat terbang Indonesia untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• pelarangan sementara melakukan pengamatan; atau
• pelarangan tetap melakukan pengamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Pengamatan