Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1947

TENTANG

PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16;

  • berdasar atas pasal 11 ayat (1) Undang-undang Keadaan Bahaya jo. Undang-undang No. 1 dan No. 15 tahun 1947 hanya berlaku sampai tanggal 11 Juli 1947;
  • masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang pula;

Mengingat : Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA

No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :

  • No. 5 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya;
  • No. 7 jo No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
  • No. 8 tentang pesawat penerimaan radio;
  • No. 9 tentang pemancar radio;
  • No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan;
  • No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film; diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Oktober 1947.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 September 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

AMIR SJARIFUDDIN.

Diumumkan pada tanggal 4 September 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16;

  • berdasar atas pasal 11 ayat (1) Undang-undang Keadaan Bahaya jo. Undang-undang No. 1 dan No. 15 tahun 1947 hanya berlaku sampai tanggal 11 Juli 1947;
  • masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang pula;
MENGINGAT

Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;