Pasal 46

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:

• penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;

• pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

• pemenuhan persyaratan keteknikan;

• pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

• pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

• penggunaan tenaga kerja asing;

• pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;

• pemenuhan persyaratan perizinan;

• penerapan tarif tenaga listrik; dan

• pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

• melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
• meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
• melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
• memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENYIDIKAN