PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 30 TAHUN 1958 (30/1958)

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN

PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-

PERUSAHAAN

DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS

SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK

TAHUN DINAS 1955 *)

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat :

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Bagian IVA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan- perusahaan dan Jawatan-jawatan (pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri ditetapkan seperti berikut : BAGIAN IVA

URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN

PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH)

YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI

BAB I (Pengeluaran)

4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah di- buat................................. 647.622.800

www.djpp.depkumham.go.id

4A.2 Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan 23.800.000 4A.3 Pengeluaran berkenaan dengan cadang- an dari untung yang timbul karena penetapan baru dari harga persediaan emas Bank Indonesia.................. Memori 4A.4 Pengeluaran berhubung dengan pembe- lian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri, kepunyaan daerah-daerah Swatantra.............. Memori 4A.5 Penyertaan-penyertaan................ 11.000.000 4A.6 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan-jaminan Pemerintah........ 9.250.000 4A.7 Uang muka...................... 100.000.000 4A.8 Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrijvenwet .................... 1.024.618.350 4A.9 Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka Memori Jumlah ............ 1.816.291.150 (Satu milyard delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluhsatu ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 2.

Bagian IV A, Bab II Penerimaan. dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus Sendiri ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan)

4A.1. PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA

TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8.

4A.1.1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A. 1.4. 4A.1.1. 1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang

www.djpp.depkumham.go.id

dan sebagainya. 2 Bunga uang muka Bank Industri Negara. 3 Bunga uang muka Bank Negara Indonesia. 4 Bunga uang muka Bank Rakyat Indonesia. 5 Bunga uang muka Bank Pegawai. 6 Bunga uang muka Bank Umum Nasional. 7 Bunga uang muka Bank Dagang Nasional. 8 Bunga uang muka Bank Timur Semarang. 9 Bunga uang muka Bank Perniagaan Indonesia. 10 Bunga uang muka Bank Perdagangan Indonesia (Baperin). 11 Bunga uang muka Bank Koperasi Jawa Barat. 12 Bunga uang muka Bank Koperasi Mojopahit. 4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan perhitungannya dengan instansi- instansi Pemerintah. 4A.1.2.1. Penerimaan mengenai kredit Bank Exim 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain. 4A.1.3 Penerimaan dari uang Bantuan Luar Negeri. 4A.1.3. 1 Penerimaan dari uang bantuan berhubung dengan Bantuan E.C.A. (Counterpartfund I.II). 2 Penerimaan berhubung dengan Bantuan Luar Negeri lainnya. 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom)serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen). 4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.5. 1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 1a Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna penjernihan air minum.

www.djpp.depkumham.go.id

4A.2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN

BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.

4A.2. 1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia. 4A.2.1. 1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia. 2 Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.

4A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI

BEKAS DAERAH OTONOM YANG OLEH KARENA WARISAN

DIJADIKAN HASIL NEGARA.

4A.3. 1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effek-effek. 4A.3.1. 1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan effek- effek. 4A.3.2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat- surat effek sebelum dan sesudah perang. 4A.3.2. 1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek. 4A.3.3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah- daerah otonom rendahan, le.karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan itu. 4A.3.3. 1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupaten- kabupaten dan Kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1955. 2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 Desember 1954 oleh daerah-daerah otonom. 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.

4A.4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALAT-

ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR

NEGERI KEPUNYAAN DAERAH DAERAH SWATANTRA.

4A.4.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat

www.djpp.depkumham.go.id

pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra. 4A.4.1.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.

4A.5 PENYERTAAN-PENYERTAAN.

4A.5.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan- perusahaan partikehr. 4A.5.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan- perusahaan partikelir. 4A.5.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal. 4A.5.2. 1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia. 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara. 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia. 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia. 5 Bagian dalam keuntungan dari N.V. "Nederlands Indische Aardolie Maatschappij". 6 Bagian dalam keuntungan dari N.V.,Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton". 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Pabrik Kayu N.V. "P.A.K.A." 8 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Kebayoran. 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau. 10 Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-Dayak-Hout- bedrijven. 11 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Ned. Ind. Maat- schappij voor Zeevaart. 12 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesia Airways. 14 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).

www.djpp.depkumham.go.id

15 Keuntungan dari Bank Batak. 16 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan B.V.M. 17 Penerimaan berkenaan dengan keuntungan

N.V."O.G.E.M.".

18 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal N.V. Industri Pulp Pabrik kertas di Aceh. 19 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta. 20 Bagian dalam keuntungan dari G.E.B.E.O. 21 Bagian dalam keuntungan dari Bank Pegawai.

4A.6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG

TIMBUL DARI JAMINAN PEMERINTAH.

4A.6.1. Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pos 4A.6 (Bab I ). 4A.6.1. 1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.1 S/D 4A.6.5.3. (Bab I). La Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut mata-anggaran 4A.6.5.3 (Bab I). 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I). 4a.7 UANG MUKA. 4A.7.1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah. 4A.7.1. 1 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk pengembalian pinjaman daerah otonom. 2 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya. 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda. 4 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara

www.djpp.depkumham.go.id

berhubung dengan jaminan likwiditet. 5 Pembayaran kembali oleh Bank Nekara Indonesia uang muka deposito Pemerintah. 6 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia. 7 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barang-barang di Sumatera. 8 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai. 9 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling). 10 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dana PensiunMiliter untuk mendirikan kantor dan lain-lain. 11 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara. 12 Pembayaran kembali uang muka oleh B.V.M. N.V. 4a.7.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir. 4A.7.2. 1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942. 2 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan kepada Pabrik Tenun Padang Aseli (dahulu van Houten Steffen) berhubung dengan jaminan Pemerintah yang telah dilakukan. 3 Pembayaran kembali uang muka yang diberikan dalam tahun 1949 untuk memajukan Importeur Indonesia. 4 Pembayaran kembali uang muka pada N.V., "Jakarta Lloyd", untuk pembelian kapal laut. 5 Pembayaran kembali uang muka pada Bank Kesejahteraan Pegawai. 6 Pembayaran kembali uang muka kepada Bank Koperasi Propinsi Jawa Barat di Bandung. 7 Pembayaran kembali uang muka pada Bank Koperasi Mojopahit di Malang.

www.djpp.depkumham.go.id

8 Pembayaran kembali uang muka kepada Bank-bank Partikelir. 4A.7.3 Pembayaran kembali uang muka luar biasa. 4A.7.3. 1 Penerimaan uang muka pada Bank Rakyat Indonesiauntuk pembayaran piutang-piutang sebelum perang dari daerah-daerah Swatantra (otonom) dan sebagainya pada A.V.B. (in liquidatie) yang akan diperhitungkan meliwati perhitungan penghabisan (liquidatierekening) A. V. B. 4A.7.4 Penerimaan lain-lain 4A.7.4. 1 Penerimaan berhubung dengan tambahan 50% di atas penjualan gula. 2 Penyetoran oleh Yayasan Kopra guna pengeluaran lain- lain Kementerian guna kepentingan daerah-daerah Kopra. 3 Penerimaan penyetoran Yayasan pendirian gedung C.K.S. 4 Sumbangan grant dari New Zealand

4A.8 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI IND.

BEDRIJVENWET.

4A.8. 1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan I.B.W. dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu. 4A.8.1. 1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan P.T.T. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makassar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priuk.

www.djpp.depkumham.go.id

12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 4A.8.1. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja. 4A.8.2. 1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan P.T.T. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga Estrik. 7 Pelabuhan Makassar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priuk. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan harta-benda, menurut pasal 13, ayat 1 dari I.B.W. 4A.8.3. 1 Jawatan Pegadaian.

www.djpp.depkumham.go.id

2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara 5 Jawatan P.T.T. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makassar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priuk. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8. Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan pada akhir tahun itu. 4A.8.4. 1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara 5 Jawatan P.T.T. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makassar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priuk. 12 Pelabuhan Surabaya.

www.djpp.depkumham.go.id

13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.5 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah yang harus juga memberikan uang muka, dari sejumlah kelebihan uang panjar pada akhir tahun anggaran belanja di atas uang panjar pada permulaan tahun ini. 4A.8.5. 1 Jawatan Pegadaian 2 PusatPerkebunan Negara. 4A.8.6. Pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain- lain, jika ditanggung oleh Pemerintah. 4A.8.6. 1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara 5 Jawatan P.T.T. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makassar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priuk. 12 Pelabuhan Surabaya. 11 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut.

www.djpp.depkumham.go.id

4A.8.7. Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan- perusahaan Pemerintah dalam arti I.B.W. 4A.8.7. 1 Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti I.B.W. 2 Tanggungan pensiun dan sebagainya diterima dari pegawai Negeri yang dipekerjakan pada perusahaan- perusahaan I.B.W. 4A.8.8 Penerimaan tabungan pada perhitungan cadangan. 4A.8.8. 1 Jawatan Pegadaian.

4A.9 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

4A.9.1 Penerimaan rupa-rupa. 4A.9.1. 1 Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan- perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada perusahaan-perusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya. 2 Sisa lebih dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. 3 Sisa lebih dari Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. 4 Penyelesaian penilaian kembali 1952 dalam buku Dana Devisen. 5 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas bisa dikeluarkan surat-surat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari 7.000.000.000.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. 531

www.djpp.depkumham.go.id

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah- kan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/80

www.djpp.depkumham.go.id