PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING

regulation_id: "UU_29_1948" source: "peraturan.go.id"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang
: perlu diadakan peraturan untuk memberantas penimbunan bahan makanan penting guna melancarkan peredaran barang-barang tersebut;

Mengingat : adanya Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946 jo. Peraturan Menteri Kemakmuran No. 15 tahun 1947 tentang penimbunan barang, yang berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan No. 15;

Mengingat pula : pasal 5 dan 20 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut "Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946" tentang penimbunan barang, yang mengenai barang-barang: beras, gabah, padi, menir, jagung, tepung-beras, gaplek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah; II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENIMBUNAN BARANG PENTING. Pasal 1. (1) Yang dimaksudkan dengan barang penting dalam peraturan ini ialah: beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, geplek, tepung geplek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah. (2) Yang dimaksudkan dengan pedagang dalam peraturan ini yalah orang atau badan membeli, meerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. (3) Yang dimaksudkan dengan petani dalam peraturan ini yalah orang atau badan yang mempunyai, menyewa atau menggarap tanah untuk menghasilkan padi, jagung atau ketela pohong. Pasal 2. (1) Siapapun bukan pedagang atau petani tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting lebih dari pada guna pemakaian sendiri. (2) Guna pemakaian sendiri termaksud dalam ayat (1), buat satu jiwa setinggi-tingginya dihitung:

a. beras ..............15,- kg.

atau sejumlah gabah, padi, menir, tepung beras, jagung pipilan, gaplek, tepung-gaplek dan tapioca yang disamakan dengan beras itu.

b. garam .............. 0,5 "

c. kopi biji .......... 1,- "

d. " bubuk ......... 0,5 "

e. teh ................ 0,25 "

f. gula ............... 1,- "

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

g. minyak tanah ........1,- liter (3) Satu kilgram beras disamakan dengan satu setengah kilogram gabah, dengan dua kilogram padi, dengan satu kilogram menir atau tepung beras, atau dengan satu kilogram jagung pipilan, atau dengan satu kilogram gaplek, tepung gaplek atau tapioca. (4) Guna keperluan zakat-al-fitrah kepada tiap-tiap penduduk Islam dalam bulan Puasa diperkenankan menyimpan tiga kilogram beras diatas 15 kilogram beras termaksud dalam ayat (2). (5) Oleh yang berhak menerima Zakat-al-fitrah beras asal dari Zakat-al-fitrah boleh disimpan diatas 15 kg. beras termaksud dalam ayat (2) selama dua bulan sesudah menerima zakat-al-fitrah.

Pasal 8.

(1) Pedagan tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting:

a. beras ............. lebih dari pada 500 kg.

b. gabah ............. " " " 500 "

c. padi.............. " " " 500 "

d. menir ............. " " " 500 "

e. tepung beras ...... lebih dari pada 500 "

f. jagung pipilan .... " " " 500 "

g. gaplek ............ " " " 1000 "

h. tepung gaplek ..... " " " 500 "

i. tapioca ........... " " " 500 "

j. garam ............. " " " 100 "

k. kopi biji ......... " " " 200 "

l. " bubuk ........ " " " 100 "

m. teh ............... " " " 100 "

n. gula .............. " " " 500 "

o. minyak tanah ...... " " " 100 liter. (2) Jumlah beras, gabah, padi, menir dan tepung beras sebesar masing-masing 500 kilogram gula sebesar 500 kilogram dan minyak tanah sebesar 100 liter termkasud dalam ayat (1) tidak mengenai beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dan minyak tanah yang didapat oleh pedagang dengan idzin kepala Jawatan P.P.B.M. Pusat atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentutkan dalam Peraturan Pemerintah. (3) Jumlah garam sebesar 100 kilogram termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai garam yang diperoleh pedagang dengan idzin Kepala Jawatan Candu dan Garam atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

(1) Selama panen dan dua bulan berikutnya petani boleh mempunyai atau menyimpan atau menjual barang penting yang dihasilkan sebanyak-banyaknya sejumlah hasil usaha-pertaniannya. (2) Dua bulan sesudah panen lampau petani tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting lebih dari pada guna pemakaian sendiri ditambah dengan kebutuhan biaya untuk melanjutkan usahanya sampai datangnya panen yang berikut. (3) Guna pemakaian sendiri termaksud dalam ayat (2) dihitung buat satu jiwa selama satu bulan setinggi-tingginya sebanyak barang penting sebagai termuat dalam pasal 2 ayat (2). (4) Kebutuhan untuk melanjutkan usaha pertanian buat tiap-tiap hektare tanaman sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) rata-rata hasil kotor satu hektare tanaman, tetapi sabanyak-banyaknya:

a. guna biaya lagi penanaman padi, jagung atau ketela pohong, 1000 (seribu) kg. padi disamakan dengan 800 (delapan ratus) kg. gabah atau 500 (lima ratus) kg. beras, atau 500 (liama ratus) kg. jagung pipilan atau 500 (lima ratus) kg. gaplek;

b. guna bibit bagi penanaman padi, 80 (delapan puluh) kg. padi atau 60 (enam puluh) kg. gabah, dan bagi penanaman jagung, 30 (tiga puluh) kg. jagung pipilan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) dan (3) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Pasal 6.

Perbuatan termaksud dalam pasal 5 ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 7.

Undang-undang ini berlaku terhadap barang-barang penting kepunyaan Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (P.P.B.M.) atau Jawatan Perlengkapan Angkatan Perang (P.A.P.), terhadap kopi dan teh kepunyaan Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) atau kepunyaan Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia (P.P.R.I.), terhadap garam kepunyaan Jawatan Candu dan Garam, terhadap gula kepunyaan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (B.P.P.G.N.) dan Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia (P.P.R.I.) dan terhadap minyak tanah kepunyaan Perusahaan Tambang Minyak Negara (P.T.M.N.).

Pasal 8.

Disamping pegawai negeri yang pada umumnya bertugas mengusut perkara kejahatan dan pelanggaran berhak pula mengusut pelanggaran terhadap undang-undang ini pegawai Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan makanan (P.P.B.M.) yang menjabat pekerjaan kepala kantor P.P.B.A. Kecamatan, Kabupaten atau Karesidenan.

Pasal 9.

(1) Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura lima belas hari sesudah hari diumumkan. (2) Hari berlakunya buat daerah lainnya akan diumumkan kemudian.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 3 September 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Persediaan Makanan Rakyat,

I.J. KASIMO.

Menteri Keuangan A.I.

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kemakmuran,

SAFRUDIN PRAWIRANEGARA,

Diumumkan pada tanggal 3 September 1948. Sekretariat Negara,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

RATMOKO.

PENJELASAN

A. TUJUAN.

I. UMUM:

1. Seperti telah maklum sesudah Belanda melakukan agressinya maka persediaan bahan makanan dalam daerah yang masih dikuasai sepenuhnya oleh Republik menimbulkan beraneka kesulitan. Salah satu jalan untuk menjaga persediaan makanan rakyat ialah mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya hingga dengan demikian Pemerintah dapat menguasai persediaan bahan makanan atau setidak-tidaknya dapat mempengaruhi harga makanan. Karena itu maka dikeluarkan oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1948 (tanggal 22/3-1948).
2. Tetapi sudah nyata bahwa Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1948 saja belum juga cukup untuk menjamin terlaksananya pengumpulan atau lancarnya peredaran bahan makanan.
3. Pengumpulan dan kelancaran peredaran bahan makanan hanya dapat tercapai bilamana penimbunan bahan-bahan tersebut dapat diberantas. Penimbunan adalah perbuatan yang lazim dijumpai dalam waktu kekurangan, pertama untuk menjamin diri sendiri, kedua untuk memperoleh keuntungan yang luar biasa. Betapapun maksudnya perbuatan penimbunan ini amat berbahaya karena merintangi peredaran barang maka oleh karena itu segala penimbunan harus diberantas sekeras-kerasnya dengan tak mengingat tujuan.
4. Pada masa ini penimbunan barang lebih-lebih berbahaya bilamana mempunyai tujuan untuk dikeluarkan kedaerah pendudukan. Ini berarti mengurangi persediaan bahan-bahan yang sebenarnya sudah kurang buat keperluan daerah Republik Indonesia sendiri.

B. SYSTEMATIK.

5. Kini sebenarnya ada peraturan yang bertujuan memberantas penimbunan, yaitu Peraturan Menteri Kemakmuran tentang Penimbunan Barang No. 3 tahun 1946 jo. Peraturan Menteri Kemakmuran No. 15 tahun 1947. Peraturan ini berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan No. 15.
6. Systeem yang dipakai dalam Peraturan Menteri Kemakmuran tersebut adalah bertingkat, maksudnya sebelum diambil tindakan yang langsung mengenai penimbunan maka lebih dahulu harus melalui beberapa tingkat:
7. diadakan pendaftaran barang, menurut Peraturan Menteri Kemakmuran No. 1 tahun 1946.
8. pembelian oleh Pemerintah dari barang-barang yang melebihi batas jumlah-jumlah dimuat dalam Peraturan tersebut 1;
9. pensitaan oleh Pemerintah dari barang-barang yang masih melebihi batas setelah diadakan pembelian termaksud dalam 2.
10. Lain dari pada itu terhadap pedagang, pelanggaran dalam Peraturan-peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946 disandarkan pada jumlah omzetnya satu bulan. Inilah yang amat menyukarkan pekerjaan Polisi. Karena pada lazimnya pedagang-pedagang tidak mempunyai buku pedagang maka tidak mungkin juga menetapkan dengan tegas berapa jumlah omzetnya.
11. Kemudian Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946 berlaku terhadap berjenis-jenis barang, tidak saja bahan-bahan makanan, tetapi juga barang-barang penting lainnya. Kesukaran kadang-kadang timbul dalam hal menetapkan jenis, kwaliteit dan kesatuannya (unit-eenheid) tiap-tiap barang.
12. Untuk menghindarkan rupa-rupa kesulitan dan memudahkan pekerjaan Polisi maka dalam undang-undang ini dipergunakan systemathiek yang agak berlainan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. pelanggaran telah terjadi bilamana seseorang atau badan mempunyai atau menyimpan barang melebihi batas-batas tertentu;
2. batas-batas banyaknya barang yang boleh dimiliki atau disimpan seseorang atau badan ditetapkan dengan tegas;
3. peraturan berlkau hanya terhadap bahan-bahan makanan yang penting dan yang terbatas banyak jenisnya.
4. Agar jangan menimbulkan kebimbangan tentang berlakunya undang-undang ini, maka perlu dicabut "Peraturan Menteri Kemakmuran" No. 3 tahun 1946 yang mengenai barang-barang:

beras, gabah, padi, menir, jagung, tepung beras, gaplek, tapioca, garam, kopi dan teh. Hal ini berarti bahwa Peraturan Menteri Kemakmuran masih berlaku sepenuhnya terhadap barang-barang yang tidak disebut di atas.

C. BENTUK. 11. Peraturan dalam undang-undang ini amat membatasi Kemerdekaan orang-seorang (individu) terutama kemerdekaan kaum pedagang. Oleh karena itu disini dipilih bentuk undang-undang, yang hanya dapat diselenggarakan oleh penyusun hukum tertinggi (hoogste wetgever).

D. SIFAT. 12. Undang-undang ini bersifat sementara berhubung dengan keadaan yang luar biasa. Bilamana keadaan sudah kembali normal maka segera undang-undang ini akan dicabut pula.

II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. (1) Yang dimaksudkan dengan barang penting, yalah bahan makanan yang harus dikumpulkan dan dibagikan menurut Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1948, termasuk juga bahan makanan yang dibuat dari bahan-bahan tersebut, seperti: tepung beras, tepung gaplek dan tapioca. Banyaknya jenis bahan sangat dibatasi. Dengan demikian dapat dipermudah pekerjaan yang berwajib dalam pelaksanaan undang-undang. (2) Perkataan "pedagang" disini mempunyai arti yang luas. Bukan saja pedagang dalam arti biasa, yaitu orang atau badan yang menjual-beli barang, tetapi termasuk pula orang atau badan pengusaha (ondernemer-onderneming) yang membeli bahan mentah untuk dijadikan barang selesai. Disamping perkataan "beli" dan "jual" dipakai juga perkataan "terima", "simpan" dan "kirim". Perkataan "beli" dan "jual" adalah kata-kata hukum (rechsterm) yang mempunyai arti tertentu. Agar pelanggaran jangan mudah dapat dihindarkan maka perlu ditambah dengan perkataan-perkataan tersebut. Dengan demikian maka diperluas pula arti perkataan "pedagang". (3) "Petani" dalam ayat ini meliputi baik orang maupun badan-badan yang menjalankan pertanian. Tidak saja yang menggarap tanah yang dikenakan peraturan ini, begitu juga yang mempunyai atau menyewa tanah, asalkan tanah itu menghasilkan bahan makanan penting. Disini perkataan "Petani" mempunyai arti kata yang terbatas. Dlam perkataan "menyewa" dan "menggarap" sudah termasuk faham "maro". Jadi orang yang maro (deelbouwnemer) sekalipun tidak menggarap sendiri dianggap sebagai orang yang menyewa, jadi sebagai "petani". Yang mempunyai atau menyewa tanah dipandang sebagai "petani" juga, biarpun tidak menggarapnya sendiri, sebab menurut kebiasaan merekapun terima sebagian dari hasil tanah berwujud benda (in natura). Pasal 2. (1) Perkataan "mempunyai" dan "menyimpan" dipakai berdampingan. Adapun tujuannya yalah agar dapat tercegah maksud untuk menghindarkan pelanggaran dengan jalan menyimpan barang-barang dibeberapa tempat (gudang) yang bukan miliknya sendiri. Bilamana hanya perkataan "mempunyai" disebut, maka orang yang "menyimpan" dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tidak mempunyai sendiri tidak akan terkena peraturan ini; sebaliknya dengan mempergunakan perkataan "menyimpan" saja orang yang berbuat seperti dimaksudkan dalam kalimat pertama (yaitu menyebarkan barang-barang miliknya dibeberapa tempat) akan bebas pula. (2) Banyaknya barang penting yang boleh dimiliki atau disimpan guna pemakaian sendiri didasarkan pada menu normal, buat selama satu bulan, dengan mengingat pula jumlah hasil barang-barang tersebut didaerah Republik pada masa ini.

Untuk mempermudah pemeriksaan oleh yang berwajib maka angka-angka dibulatkan setinggi mungkin.

Yang dimaksudkan dengan "gula" yalah "gula pasir" dan "gula batu" buatan paberik gula dan bukan gula buatan rakyat. (3) Beras jagung dan tepung jagung dapat disamakan dengan jagung pipilan. Ada kalanya orang menyimpan jagung berupa ontongan, ya'ni masih dalam kelobot. Dalam pada itu 100 (seratus) kg. jagung ontongan disamakan dengan 70 (tujuh puluh) kg. jagung pipilan. (4) Tidak selalu orang memberi sakat al-fitrah berupa beras. Dimana tanahnya kebanyakan menghasilkan jagung, disana biasanya zakat al-fitrah diberikan berupa jagung. Begitu pula zakat al-fitrah ini berupa gaplek bilamana buah hasil pertanian kebanyakan terdiri dari ketela pohong. Berhubung dengan adat kebiasaan ini maka selain dari pada beras boleh disimpan juga menurut ayat (4) ini bahan makanan lain seperti jagung, gaplek dan sebagainya guna memenuhi zakat al-fitrah. Adapun banyaknya bahan makanan yang boleh disimpan itu tidak boleh melebihi jumlah yang disamakan dengan tiga kilgram beras, menurut ukuran termaksud dalam ayat (3).

Pasal 3. (1) Banyaknya barang penting yang boleh dimiliki atau disimpan oleh pedagang dengan sengaja ditetapkan serendah-rendahnya melihat jumlah hasil barang-barang ini dalam daerah de facto Republik, maka makin kecil jumlah ini makin baik peredarannya barang. Diakui bahwa karena pembatasan ini mungkin sekali pedagang-pedagang besar tidak dapat hidup langsung, tetapi kepentingan negara memaksa mengambil dan membenarkan (rechtvaardigen) pula tindakan darurat.

Lain dari ada itu jenisnya barang yang tak boleh ditimbun adalah amat terbatas hingga buat pedagang-pedagang yang jujur masih ada lapangan perniagaan yang luas. Pun harus diperingati bahwa undang-undang ini hanya bersifat sementara dan harus dicabut kembali bilamana ternyata sudah tidak perlu lagi. Yang dimaksudkan dengan "gula" dalam ayat (1) ini yalah "gula pasir" dan "gula batu" buatan pabrik gula dan bukan gula buatan rakyat. (2) Dari peraturan termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dikecualikan pedagang-pedagang beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dan minyak tanah yang membeli, menerima atau menyimpan barang-barang ini dengan idzin Jawatan P.P.B.M. Pemberian idzin ini diatur dalam satu Peraturan Pemerintah yang menentukan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang-pedagang untuk mendapat idzin tersebut. Dalam perkataan "pedagang" termaksud juga badan-badan koperasi. (3) Ayat (3) ini dimaksudkan untuk melindungi orang atau badan yang mempunyai perusahaan pergaraman. Produsen garam ini boleh menyimpan garam lebih dari 100 kg., asalkan mempunyai idzin dari Jawatan Candu dan Garam. Adapun pemberian idzin ini diatur dalam satu Peraturan Pemerintah yang menentukan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mendapat idzin tersebut.

Pasal 4. (1) Petani diperbolehkan mempunyai, menyimpan atau menjual buah hasil pertaniannya selama masa panen dan dua bulan berikutnya. Dengan perbuatan (penjualan) ini petani tidak dipandang sebagai pedagang menurut pasal 1 ayat (2). Pun ia tak akan terkena peraturan dalam pasal 3 ayat (1). Waktu selama dua bulan ini dianggap sudah cukup bagi petani untuk memlihara (menjemur, mengupas, menumbuk dan sebagainya) dan menjual lagi buah hasilnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dibandingkan dengan "Peraturan Menteri Kemakmuran No. 3 tahun 1946" masa ini diberpendek dengan satu bulan.

Maksudnya yalah untuk melancarkan peredaran barang. Makin pendek masa itu makin cepat peredaran barang. Sebaliknya kepentingan petani harus diperingati pula.

(2) Setelah masa dua bulan tersebut lampau, maka buah hasil pertaniannya juga tidak dibtuhkan buat pemakaian sendiri dan buat melanjutkan usaha pertaniannya, harus sudah dijual. Dari penjualan hasil bumi ini selama panen dan dua bulan berikutnya, maka petani dapat memenuhi keperluan-keperluan lain seperti pakaian, sedekah, pajak dan sebagainya. Apabila petani sesudah masa tersebut masih juga mempunyai atau menyimpan buah hasil pertaniannya dengan maksud untuk dijualnya lagi, maka ia dipandang pedagang menurut pasal 1 ayat (2) dan terkena pula peraturan dalam pasal 3 ayat (1). (3) Berapa banyaknya bahan makanan penting yang boleh dimiliki atau disimpan oleh petani guna pemakaian sendiri, itulah tergantung dari lamanya masa antara dua panenan; ada daerah dimana orang hanya dapat menanam satu kali. Pihak yang wajib mengusut pelanggaranpelanggaran dalam undang-undang ini, kemudian hakimlah yang tiap-tiap kali bila diduga ada pelanggaran harus menetukan apakah jumlah bahan makanan yang dimiliki atau disimpan itu menlampaui batas atau tidak. (4) Angka-angka dalam ayat (4) didasarkan pada keterangan-keterangan yang diperoleh dari Jawatan Pertanian Rakyat.

Dalam perkataan "melanjutkan usaha pertanian" termasuk juga "memperluas usaha pertanian". Bilamana seorang petani (termasuk badan perusahaan pertanian) pada suatu ketika hendak memperluas usahnya, maka ia diperbolehkan menyimpan bahan makanan yang dibutuhkan guna biaya dan bibit untuk perluasan usaha pertaniannya tadi. Banyaknya bahan makanan yang boleh disimpan harus seimbang dengan perluasannya menurut ukuran termaksud dalam ayat (4) ini. Sudah barang tentu ada bukti yang nyata bahwa benar-benar akan diadakan perluasan usaha. Bukti ini dapat dianggap syah misalnya, bila petani yang berkepentingan menunjukkan, bahwa tanah yang kini dimiliki, disewa atau digarap lebih luas dari padi ditahun yang lampau.

Pasal 5. Mengingat besarnya bahaya bagi negara karena perbuatan penimbunan bahan makanan penting terutama dalam masa ini maka patut pelanggaran diancam dengan hukuman yang agak berat. Menurut pasal 39 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana barang-barang yang menyebabkan pelanggaran termaksud dalam ayat (1) dapat disita. (Verbeurd verklaard).

Pasal 7. Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (P.P.B.M.) dan Jawatan Perlengkapan Angkatan Perang (P.A.P.) sebagai jawatan pemerintah dikecualikan dari peraturan dalam undang-undang ini. Badan-badan lain tersebut dalam pasal 7 adalah badan produsen dan dengan sendirinya tidak terkena peraturan dalam undang-undang ini terhadap barang-barang yang dihasilkan sendiri.

Pasal 8. Disamping Polisi Negara dan semua pegawai negeri yang pada umumnya bertugas mengusut perkara kejahatan dan pelanggaran (termasuk juga pegawai Pamong Praja menurut pasal 1 Inlandsch Reglement) pun beberapa pegawai Jawatan P.P.B.M. diberi hak mengusut pelanggaran-pelanggaran undang-undang ini. Pegawai ini berhak bertindak sendiri, menggeledah rumah dan tempat penimbunan, menahan (in beslag nemen) barang yang menyebabkan pelanggaran, membuat proses verbaal peperiksaan dan memajukan perkara kedepan hakim. Adapun maksudnya yalah meringankan kewajiban Polisi yang sudah amat berat dalam masa ini. Hendaknya diepringati bahwa selain dari pada pegawai tersebut di atas, pun semua pegawai negeri yang dalam menjalankan kewajibannya menjumpai kejahatan diharuskan melaporkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

hal ini kepada Polisi yang berwajib (pasal 3 Inlandsch Reglement), sedangkan setiap penduduk berhak menangkap dan membawa kedepan polisi yang berwajib orang yang sedang melakukan kejahatan atau pelanggaran (pasal 4 ayat (1) Inlandsch Relgement).

Dari pasal ini ternyata bahwa semua penduduk (termasuk anggauta rukun tetangga) berhak menangkap seseorang yang sedang melanggar undang-undang ini. Sudah barang tentu bahwa hak penduduk ini amat terbatas dan tak begitu luas seperti pegawai yang ditunjuk dalam pasal 8.

Pasal 9. Undang-undang ini membatasi kemerdekaan perseorangan terhadap milik dan mengancam mereka yang melanggarnya dengan hukuman berat. Agar orang dapat penuh kesempatan melaraskan diri dengan peratura ini maka undang-undang baru berlaku 15 hari setelah diumumkan.