Pasal 4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

(2) Surat . . .

(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus

ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa

dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib

Pajak. (4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: