PERUBAHAN ATAS

Direktorat Jenderal Teks tidak dalam format asli. Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 115, 2004 KESRA. Keuangan. Yayasan. Bantuan. Hibah.Wasiat. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut;

• bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG YAYASAN.

Pasal I Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-

undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan

bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

http://www.djpp.depkumham.go.id

• bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
• melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina

sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan

kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam

jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

(4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta

pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

(6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah."

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I1 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.

(4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait."

1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13A Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng."

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah

disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.

(3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah."

1. Pasal 25 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

• seorang ketua;
• seorang sekretaris; dan
• seorang bendahara.

(4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh

Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

http://www.djpp.depkumham.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur

dalam Anggaran Dasar."

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

1. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

(1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi berikut:

"Pasal 38

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus,

dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi

tercapainya maksud dan tujuan Yayasan."

1. Pasal 41 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur

dalam Anggaran Dasar."

1. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 45

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan."

1. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46

(1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."

1. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

• memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau
• mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

http://www.djpp.depkumham.go.id

(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina

Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

1. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan

menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan

oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang

dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia."

1. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60

(1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri,

maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari

terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai

alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan."

1. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan

yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang

mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar."

1. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

• telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
• telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh

status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun

setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

1. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan

masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.

http://www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak

yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum."

1. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72 A Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

1. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus.

2. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan" di antara frase "permohonan pendirian Yayasan" dan frase "Di samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut."

3. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase "Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjutnya, terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbahasa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan".

Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LDj © 2004 ditjen pp

http://www.djpp.depkumham.go.id