PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951,TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1953

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951,TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA

MACAM CUKAI" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1951) SEBAGAI

UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah, berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang- undang Darurat Nomor 9 tahun 1951 tentang memperpanjang waktu berlakunya opsenten atas beberapa macam cukai" (Lembaran Negara Nomor 43 tahun 1951);

• bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-

UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951 TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS

BEBERAPA MACAM CUKAI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal I.

Peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 9 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 43 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Anak kalimat "tijdelijk tot i Juli 1951 dalam: A. Pasal 2 dari ordonansi 22 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nomor 223;

www.djpp.depkumham.go.id

B. Pasal 2 ayat 2 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nr 232; C. Pasal 1 dari ordonansi 29 Agustus 1949 yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nr 233; dan D. Pasal 1 dan 2 dari ordonansi 5 September 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nr 236; diubah menjadi "tot i Januari 1954".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Juli 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetauinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ONG ENG DIE

Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1953

www.djpp.depkumham.go.id

MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN

UNDANG UNDANG

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951,TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA

MACAM CUKAI" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1951) SEBAGAI

UNDANG-UNDANG

Untuk menambah pendapatan Negara, berhubung dengan keadaan keuangan Negara yang menyedihkan, maka dalam tahun 1949 diadakan tambahan pokok cukai (opsenten) sementara atas beberapa barang yang dikenakan cukai. Opsenten atas cukai tadi mengenai barang-barang sebagai berikut; cukai gula sebesar Rp. 6,-/1OO kg. ditambah dengan 350 opsenten; cukai bier, barang-barang sulingan, minyak tanah dan bensin, berturut-turut sebesar Rp. 15,- satu hl., Rp. 200,- satu hl. dengan 50% alcohol, Rp. 3,50 satu hl. dan Rp. 10,- satu hl., ditambah dengan 100 opsenten. Keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak mengizinkan untuk melepaskan pendapatan-pendapatan sementara tersebut di atas. Berhubung dengan ini, maka dengan Undang-undang ini waktu berlakunya peraturan- peraturan tambahan pokok cukai diperpanjang untuk sementara waktu hingga 1 Januari 1954.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483 TAHUN

1953

www.djpp.depkumham.go.id