PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 26 TAHUN 1958 (26/1958)

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI)

DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)

Presiden Republik Indonesia,

Menginga : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan seperti berikut :

BAGIAN II

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

2.1. Kementerian dan pengeluaran umum ..... 25.706.000 2.2. Perwakilan di luar negeri .............. 66.407.000 2.3. Pengeluaran tidak tersangka : ........... 500.000 Jumlah ......... 92.613.000

(Sebilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai berikut : *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 tanggal 2 Nopember 1956 pada hari Jumat P.41/1956.

BAB II (Penerimaan)

2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI

2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri 2.1.1.1 Penerimaan bea konselarij 2 Penerimaan bea visum dan paspor 3 Penerimaan bea legalisasi.

2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN

UNTUK KEPERLUAN

PEGAWAI. 2.2.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.

2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

2.3.1 Penerimaan rupa-rupa. 2.3.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot 2 Penjualan barang-barang negara. 3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup. 4 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958 Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Luar Negeri,

SUBANDRIO

GAMBAR LIHAT FISIK

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/76

www.djpp.depkumham.go.id