Pasal 33

(1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila:

• pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
• ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:

1. menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
2. menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
3. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:

1. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
2. data keuangan Nasabah Debitur;
3. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
4. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan LPS.