Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada

Mahkamah Konstitusi mengenai:

• pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

• sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

• pembubaran ....

PRESIDEN

• pembubaran partai politik;

• perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

• pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Pertama

Kedudukan