Pasal 24

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana

perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki:

• izin usaha;
• izin pembangunan; dan
• izin operasi.

(2) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh pemerintah.

(3) Izin . . .

(3) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.

(4) Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c diberikan oleh :

• Pemerintah untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;
• pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah; dan
• pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan Pemerintah.