PENGHAPUSAN PENGADILAN-RAJA DI JAWA DAN SUMATERA.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1947

TENTANG

PENGHAPUSAN PENGADILAN-RAJA DI JAWA DAN SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : surat Menteri Kehakiman, tanggal 14 Juli 1947 No. 0.2;

Menimbang : perlu menghapuskan Pengadilan-Raja (zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera;

Mengingat : pernyataan tiada berkeberatan atas penghapusan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam surat-menyurat kepada Menteri Kehakiman, dari Seri Paduka Sultan Hamengkoe Boewono IX tanggal 11 Pebruari 1947 No. 1/D.D dan 29 Mei 1947 No. 2/D.D, dari Seri Paduka Susuhunan Pakoe Boewono XII tanggal 10 Maret 1947 No. 385 dan 20 Mei 1947 No. 634, dan dari Seri Paduka Mangkoe Negoro VIII bulan April 1947 No. 5.I/A;

Mengingat pula : peraturan termuat dalan Staatsblad 1903 No. 8 jo 7, sebagaimana berulang-ulang diubah, berhubung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan "Zelfbestuursregelen" (Staatsblad 1938 No.

1. dan juga pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar beserta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN-RAJA (ZELFBESTUUR

SRECHTSPRAAK) DI JAWA DAN SUMATERA.

Pasal 1.

(1) Semua Pengadilan-Raja (zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera dihapuskan.

(2) Kekuasaan mengadili dari pengadilan yang dihapuskan itu pindah kepada badan-badan

pengadilan dari Negara Republik Indonesia yang berkuasa menurut peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan yang berlaku.

Pasal 2.

Pindahan perkara-perkara sipil dan pidana, yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini sedang diperiksakan pada pengadilan termaksud dalam ayat 1 pasal 1 kepada badan pengadilan yang berkuasa untuk mengadili perkara-perkara itu, dilakukan dengan mengirimkan surat-surat yang mengenai perkara-perkara itu oleh pengadilan yang kini sedang memeriksanya, kepada pengadilan yang selanjutnya berkuasa untuk mengadilinya.

Pasal 3.

Hal menjalankan keputusan-keputusan dari pengadilan termaksud dalam ayat 1 pasal 1, yang telah dijatuhkan sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap dilakukan menurut peraturan-peraturan tentang hal itu yang sediakala berlaku.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 29 Agustus 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPROJO.

Diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1947.

1. Oleh Pemerintahan Hindia-Belanda sebagai pemerintahan asing yang berhadapan dengan pemerintahan asli diadakan perpisahan antara beberapa lingkungan peradilan ("sferen van rechtspraak") : pada pihak sana "sfeer van de gouvernementsrechtspraak yang mengadili "in naam des Konings" dan pada pihak sini antara lain "sfeer van de zelfsbestuursrechtspraak". Dalam Negara kita Republik Indonesia perpisahan itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Pemerintah Negara Republik Indonesia sekali-kali bukan waris belaka yang mengganti"Nederlandsch-Indische Regeering" sebagai pemerintah asing. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang kita, seluruh bangsa Indonesia, mendirikannya bersama-sama sebagai Negara kesatuan yang berdaulat. Pemerintahnya pun terdiri dari kita orang sendiri. Adanya daerah istimewa seperti dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak berarti, bahwa ada pemerintah asing, yang dihadapi oleh daerah-daerah termaksud, sehingga harus dibikin kontrak. Peradilan yang dilakukan dalam seluruh Negara kita atas sekalian para warga negara (termasuk juga yang berdiam di dalam daerah-daerah istimewa), adalah peradilan "atas nama Negara Republik Indonesia". Peradilan itu tidak terbatas oleh adanya macam-macam daerah, pun tidak pada tempatnya dipisah-pisah menjadi beberapa "sferen van rechtspraak"; sedari awal mulanya wajib dilakukan serta diurus dari Pemerintah Negara pusat sepenuhnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar pasal 24. Yang sekarang betul pada tempatnya, ialah semata-mata hanya perbatasan yang mengenai jenis hal yang diadili ("zakelijke afbakening") misalnya :

• peradilan agama,
• peradilan militer,
• peradilan administratif. Dengan demikian maka lingkungan-lingkungan peradilan yang bukan menyatakan perbatasan tentang jenis hal yang diadili , tidak pada tempatnya lagi.

1. Peradilan seperti yang dimaksudkan itu, di Jawa (hanya mengenai daerah Surakarta dan Yogyakarta) diatur dalam pasal 2 paragrap I dari peraturan termuat dalam Staatsblad 1903 nomor 8, untuk umum dikenal dengan nama "Pradoto Gede", "Pradoto (Mangkunegaran),' Pengadilan Kraton Darah Dalam" (Kasultanan), dan di Sumatera dalam

pasal 12 dari peraturan termuat dalam staatsblad 1938 nomor 529, serta politiek

contracten yang bersangkutan. Undang-undang ini bermaksud menghapuskan peradilan tersebut. Penghapusan ini, menurut uraian diatas tentang kedudukan daerah istimewa yang mengenai peradilan, tidak memerlukan persetujuan dari raja yang bersangkutan. Meskipun demikian, Pemerintah telah minta pertimbangan dari Seri Paduka Sultan Hamengku Boewono IX, Seri Paduka Soesoehoenan Pakoe Boewono XII dan Seri Padoeka Mangkoenegoro VIII, yang ketiga-tiganya telah menyatakan tidak berkeberatan atas penghapusan tersebut ("zelfbestuursrechtspraak") di daerah Pakualaman sudah dihapuskan dalam tahun 1908 atau permintaan dari pihak Pakoealaman sendiri).

Adapun pertimbangan dari raja-raja di Sumatera tidak perlu diminta, karena di Sumatera sebagai akibat dari revolusi sudah tidak ada raja-raja lagi.

Pasal 1 menyatakan hapusnya pengadilan termaksud serta masuknya perkara-perkara yang

sediakala diadili olehnya ke dalam kekuasaan mengadili dari badan pengadilan umum.

Pasal 2 mengatur cara bagaimana pindahnya perkara-perkara yang kini masih belum selesai

pemeriksaannya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3 menentukan, bahwa terhadap perkara-perkara yang kini sudah diputus, hal

menjalankannya tetap menurut peraturan sediakala.