PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1947

TENTANG

PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pada masa sekarang perlu diadakan kemungkinan bagi pengadilan dan kejaksaan untuk bertempat kedudukan dan bersidang diluar daerah-hukumnya;

Mengingat : Reglement op de Rechterlijke Organisatie, Het Herzeine Inlandsch Reglement, Rechtsreglement Buitengewesten;

Mengingat pula : pasal 24, pasal 20 ayat 1 dan IV Aturan Peralihan, Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN

KEJAKSAAN.

Pasal 1.

(1) Dalam keadaan yang memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan, bahwa suatu

pengadilan untuk sementara waktu bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah hukumnya.

(2) Dalam keadaan yang memaksa Jaksa Agung dapat menetapkan, bahwa suatu kejaksaan

untuk sementara waktu bertempat kedudukan di luar daerah-hukumnya.

(3) Pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksaan yang dilakukan sebelum

Undang-undang ini berlaku, dianggap syah jika disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1947. Sekretaris Negara,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1947.

Menurut sijsteem Reglement op de Rechterlijke Organisatie dan Rechtsreglement Buitengewesten pada pokoknya pengadilan bersidang pada ibu-kota daerah-hukum pengadilan itu. Dalam keadaan yang memaksa Gupernur Jendral berhak menentukan, bahwa untuk mengadili suatu perkara khusus pengadilan dapat bersidang ditempat lain, tetapi di dalam daerah-hukum pengadilan itu (pasal 26 ayat 2 R.O. berhubung dengan pasal 2 R.B.).

Pokok pangkalan ini untuk masing-masing pengadilan diatur lebih lanjut. Umpamanya untuk pengadilan Negeri pada pasal 90 R.O. (35 R.B.) yang menentukan, bahwa jikalau perlu ketua pengadilan dapat mengadakan sidang pada tempat di luar tempat kedudukan Pengadilan tetapi di dalam daerah-hukum pengadilan itu.

Ketua Pengadilan Kepolisian dapat pula mengadakan sidang di tempat lain daripada tempat-tempat sidang yang ditentukan oleh Gupernur Jendral, tetapi di dalam daerah-hukum Pengadilan Kepolisian itu (pasal 116 bis ayat 3 R.O. dan pasal 51 ayat 2 R.B.).

Berhubung dengan kenyataan, bahwa beberapa pengadilan karena pertempuran telah terpaksa memindahkan tempat kedudukannya di luar daerah-hukumnya, dan juga dalam keadaan yang masih mengandung kemungkinan agresi dari luar, sehingga mungkin dikemudian hari ada pengadilan yang harus pindah, maka pemindahan itu harus diberi dasar hukum.

Karena hal yang tersebut pertama itulah, maka dalam Undang-undang ini diberikan kemungkinan kepada Ketua Mahkamah Agung, menetapkan bahwa suatu pengadilan bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah-hukumnya, penetapan mana dapat berlaku mundur. Penetapan itu tidak dilakukan dengan Undang-undang tetapi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung, supaya pemindahan tempat sidang itu dapat dilaksanakan dengan tepat.

Dari sebab pemindahan pengadilan itu pada umumnya akan memerlukan pindahnya kejaksaan yang bersangkutan, maka dalam Undang-undang ini Jaksa Agung diberi kuasa juga untuk memindahkan tempat kedudukan kejaksaan diluar daerah hukumnya.