Pasal 83

Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan izin usaha pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 wajib memberikan bonus produksi kepada

Pemerintah Daerah yang wilayah administratifnya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor dengan ketentuan:

• yang telah berproduksi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
• yang belum berproduksi, terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial.