Pasal 58

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini adalah:

• denda uang;
• teguran tertulis;
• penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
• pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
• pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
• pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
• pencantuman ...

PRESIDEN

• pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
• pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.