Pasal 10

(1) Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir:

a. karena meninggal dunia;

b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

c. karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dpaat melaksanakan tugasnya dengan wajar;

d.
atas permintaan sendiri.
(2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh

Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.

Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara,

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-

alasan yang menjebabkan tindakan tersebut.
(3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara
diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis
kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah

yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan
tersebut.
(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
(5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana,maka pemberhntian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 11.

(1) Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak
boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat
ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping,
termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan

keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang
diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya

tanpa izin Perintah.
(2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai

kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga,

baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain,
kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan

Pasal 12.

Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.

Pasal 13.

Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawai- pegawai Bank.

Pasal 14.

(1)Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.