Pasal 9

(1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib

mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang

PRESIDEN

menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:

• Anggaran dasar;

• Susunan organisasi;

• Permodalan;

• Kepemilikan;

• Keahlian di bidang perasuransian;

• Kelayakan rencana kerja;

• Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

(3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperolch izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan

kepengurusan pihak asing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.