Pasal 55

(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar

Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan

kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan

tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung

jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung

renteng atas kerugian tersebut.

(4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri mewakili Perum untuk

melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas