Pasal 22

(1) Pencabutan sita silaksankan apabila Penanggung Pajak telah

melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan

putusan pengadlan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakasanakan

berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

Pasal 23.

(1) Penanggung Pajak dilarang:

• memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,

meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;

• membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk

pelunasan utang tertentu;

• merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara

Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang

sitaan.

(2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.