Pasal 20

(1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang

menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat

yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek

sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala

Daerah.

(2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan

Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud

dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga

meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta

bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan

Berita Acara Pelaksanaan Sita.