Pasal 42

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang

dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa :

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
• pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
• pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
• pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang

dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
• pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
• larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
• pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
• pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.