Pasal 24

(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:

• nama, objek, dan subjek retribusi;
• golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat

(2);

• cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
• prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
• struktur dan besarnya tarif retribusi;
• wilayah pemungutan;
• tata cara pemungutan;
• sanksi administrasi;
• tata cara penagihan;
• tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan

mengenai:

• masa retribusi;

• pemberian...

PRESIDEN

• pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;
• tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.