BATAS-BATAS KOTAPRAJA SUKABUMI DAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1958

TENTANG

BATAS-BATAS KOTAPRAJA SUKABUMI DAN

DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SUKABUMI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan perkembangan

Kotapraja Sukabumi perlu batas Kotapraja tersebut

diubah dan diperluas.

• Bahwa untuk keperluan termaksud dalam sub a perlu

sebahagian dari wilayah desa Citamiang yang

termasuk dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat

II Sukabumi, dimasukkan ke dalam Kotapraja

Sukabumi

• Bahwa Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sementara Kotapraja Sukabumi dan Daerah

Swatantra Tingkat II Sukabumi telah menyetujui

perubahan batas seperti dimaksud sub b.

• Bahwa penduduk desa yang bersangkutan telah

menyatakan pula persetujuannya.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta)

No. 14 tahun1950, Undang-undang Republik

Indonesia (Yogyakarta) No.17 tahun 1950, pasal 3

www.djpp.depkumham.go.id

Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-

pokok pemerintahan daerah, sebagaimana sejak itu

telah diubah.

• Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-

BATAS KOTAPRAJA SUKABUMI DAN DAERAH

SWATANTRA TINGKAT II SUKABUMI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1) Kotapraja Sukabumi sebagai dimaksud dalam

Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta)

No.17 tahun 1950 diperluas dengan memasukkan ke

dalam wilayahnya bahagian dari desa Citamiang yang

pada waktu berlakunya Bogor Syurei No. 1 tanggal

15 Nopember 1942 termasuk dalam wilayah Kotapraja

Sukabumi.

(2) Wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi sebagai

dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia

(Jogyakarta) No.14 tahun 1950 dikurangi dengan

bahagian dari desa yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2.

Semua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan

Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi yang dahulu berlaku

dalam bahagian desa tersebut dalam pasal 1 ayat 1,

sesudah berlakunya Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan

pemasukan bahagian dari desa seperti dimaksud dalam

pasal 1 ayat 1 ke dalam wilayah Kotapraja Sukabumi

diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4.

Mulai saat berlakunya undang-undang ini segala urusan

pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan

rumahÄtangga Kotapraja Sukabumi dan yang menurut

ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang kini masih

berlaku dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang

berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang

di Daerah Tingkat II Sukabumi, diserahkan kepada dan

dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan

instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Kotapraja

Sukabumi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan

penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta padatanggal 17Juni 1958,

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan padatanggal 1 Juli 1958,

Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGKOM

Menteri Dalam Negeri, ttd.

SANOESI HARDJADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 59

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS

KOTAPRAJA SUKABUMI DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II

SUKABUMI.

Penjelasan Umum.

1. Dengan Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 17

tahun 1950 Kota Sukabumi ditetapkan sebagai suatu Kotapraja

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22, tahun

1948 yang wilayahnya meliputi wilayah "Stadsgemeente"

Sukabumi dahulu.

Undang-undang pembentukan tersebut sama sekali tidak

memperhatikan keadaan yang nyata mengenai luasnya wilayah

Kota Sukabumi menurut perkembangannya pada waktu itu,

sehingga sebagian dari desa Citamiang yang pada waktu

Pemerintah Jepang berkuasa, dengan Bogor-Syurei tanggal 15

Nopember 1942 No. 1 telah dimasukkan ke dalam wilayah Kota

Sukabumi, kembali lagi kepada Kabupaten Sukabumi. Akan

tetapi meskipun menurut hukum, sebahagian dari desa

Citamiang itu tidak termasuk wilayah Kotapraja Sukabumi

namun dalam kenyataannya penduduk dari desa tersebut

sudah merasa menjadi penduduk kota, sedangkan mengenai

soal pemerintahan bahagian dari desa tersebut tetap berhubungan

dengan Pemerintah Daerah Kotapraja Sukabumi sesuai

dengan keadaan pada waktu Pemerintahan Jepang berkuasa.

1. Berhubung dengan itu, maka perlulah segera melalui saluran

hukum memperluas wilayah Kotapraja Sukabumi dengan

www.djpp.depkumham.go.id

sebahagian dari desa Citamiang yang belum termasuk wilayah

Kotapraja Sukabumi itu, sehingga dengan demikian seluruh desa

Citamiang termasuk wilayah Kotapraja Sukabumi.

1. Untuk mengatasi, lagi pula mengakhiri kesulitan-kesulitan

dalam soal-soal pemerintahan, baik yang mengenai

pemerintahan daerah otonom maupun pemerintahan yang

dijalankan oleh fihak pamongpraja perlu diadakan peraturan-

peraturan peralihan yang tegas.

Hal-hal yang mengenai penyerahan dan peralihan kewenangan hak, tugas dan kewajiban yang bersangkutan dengan urusan kepada Pemerintah Kotapraja Sukabumi diatur dalam pasal 2 dan 3, sedangkan hal-hal yang mengenai urusan kepamongprajaan diatur dalam pasal 4.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1615

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-53 pada tanggal 21 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 318/1958

www.djpp.depkumham.go.id