PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1947

TENTANG

PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP

PENETAPAN PAJAK PENDAPATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang pada zaman ini diderita oleh kaum buruh, perlu diadakan peraturan istimewa untuk golongan tersebut; bahwa menurut pasal 23 ayat 2 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia, segala macam pajak harus ditetapkan dengan Undangundang;

Mengingat : akan pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN ISTIMEWA PAJAK PENDAPATAN TERHADAP

UPAH.

Pasal 1.

Pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1947 ditambah dengan ayat 4 sebagai berikut:

(4) Buat tahun pajak 1946/1947, maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75

ordonansi pajak pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun pajak itu pendapatannya yang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 12 Juni 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1947.

Mengenai tahun pajak 1946/1947 pun dipandang perlu untuk mengadakan aturan istimewa untuk golongan kaum buruh, sebagaimana mengenai tahun-tahun 1945/1946 dengan diadakan Undang-undang No. 5 tahun 1946, oleh karena golongan ini lebih-lebih dari pada golongan-golongan lain menjadi korban dari tingginya harga-harga dan sangat beratnya penghidupan yang menjadi akibatnya. Aturan istimewa ini terutama bermaksud agar supaya tindakan-tindakan Pemerintah untuk memperbaiki keuangan kaum buruhnya tidak buat sebagian besar dihilangkan lagi oleh kewajiban membayar tembakau pajak yang terlalu berat. Maksud ini dapat dicapai dengan tidak dilakukan tambahan menurut pasal 75 ordonansi pajak pendapatan 1932, yang menambah beban keuangan wajib pajak.

Buat pemilik perusahaan dll. aturan istimewa ini tidak perlu diadakan, sebab yang bersangkutan keadaannya, pada umumnya lebih kuat dari pada kaum buruh.

Untuk membatasi dalam hal wajib pajak mempunyai beberapa macam sumber penghasilan, maka ditetapkan, bahwa yang dapat pembebasan dari pasal 75 itu ialah wajib pajak yang untuk 90% atau lebih dapat penghasilan dari perburuhan.