Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur

Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati

atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat yang

ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut

oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan

di bidang perpajakan;

1. Keputusan…

---

PRESIDEN

1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan

dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

1. Sengketa pajak adalah sengketa yang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat diajukan

banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

1. Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat

yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

1. Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan

pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan yang bersangkutan;

1. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi jawaban atas alasan

banding yang diajukan oleh pemohon banding;

1. Surat tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi jawaban atas alasan

gugatan yang diajukan oleh penggugat;

1. Surat bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat

kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi bantahan

atas surat uraian banding atau surat tanggapan;

1. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal

faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah

tanggal pada saat surat atau keputusan atau putusan disampaikan

secara langsung;

1. Tanggal…

---

PRESIDEN

1. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal

faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal

pada saat surat atau keputusan atau putusan diterima secara

langsung;

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota adalah Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

1. Anggota Tunggal adalah Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk

memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat;

1. Anggota Sidang adalah Anggota Tunggal atau Anggota dalam suatu

Majelis termasuk Ketua Sidang;

1. Ketua Sidang adalah Anggota Sidang yang ditunjuk oleh Ketua

untuk memimpin sidang;

1. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak;

1. Sekretaris Sidang adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, atau

Sekretaris Pengganti yang bertugas melaksanakan pelayanan di

bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dalam suatu

persidangan;

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Kedudukan