UU PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. UMUM

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah ±91.592,43 km2 dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±8.528.719 jiwa terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai luas wilayah ±12.358,65 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±610.223 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Setengah atau 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan pengelolaan, sedangkan setengahnya lagi (307,260 ha) digunakan untuk pemukiman penduduk dan industri.

Kendala . . .

Kendala yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya, dan Kecamatan Ulu Rawas adalah masalah rentang kendali dalam perjalanan menuju ke pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas (induk). Dengan demikian, maka pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan solusi untuk memperpendek rentang kendali. Dengan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, akses pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya, dan Kecamatan Ulu Rawas menjadi lebih efektif dan efisien.

Potensi kekayaan tambang yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi-potensi lain yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan dan agro industri.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 12/KPTS/DPRD/2005 tanggal 3 September 2005 tentang Persetujuan Usul Pemekaran Kabupaten Ex Kewedanaan Rawas;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 8 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali pada Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan . . .

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki/Dikuasai Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Kabupaten Musi Rawas yang Akan Dimanfaatkan oleh Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Akan Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kota dari Kabupaten Musi Rawas kepada Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 3 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Penyesuaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 129 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan dan Dukungan Biaya Operasional Persiapan Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 443/KPTS/I/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 444/KPTS/I/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali pada Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 445/KPTS/I/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki/Dikuasai Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Kabupaten Musi Rawas yang Akan Dimanfaatkan oleh Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan . . .

Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 446/KPTS/I/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Akan Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kota dari Kabupaten Musi Rawas kepada Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 342/KPTS/I/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA);
Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 329/KPTS/I/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 11 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Musi Rawas menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara dan Kabupaten Muara Enim menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali, dan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah dan Calon Ibukota Kabupaten Baru;
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 390/KPTS/I/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan;
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 630//KPTS/I/2007 tanggal 8 November 2007 tentang Kesanggupan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan Bantuan Dana kepada Calon Daerah Otonom Baru Kab. Musi Rawas Utara (MURATARA) di Provinsi Sumatera Selatan;
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 762//KPTS/I/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Persetujuan dan Nama Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Cakupan Wilayah Kecamatan dan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA);
Keputusan . . .

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 767//KPTS/I/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Persetujuan Pemindahan Personil dari Provinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Musi Rawas Utara

(MURATARA);

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 770//KPTS/I/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala (Pilkada) Bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 440/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan dan Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya, dan Kecamatan Ulu Rawas. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±6.008,55 km2 dengan jumlah penduduk ±195.689 jiwa pada tahun 2012 dan 89 (delapan puluh sembilan) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Musi Rawas Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

← Pasal 21 Lihat Peraturan Lengkap