Pasal 12

(1)Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi,

gubemur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi.

(2)Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada

gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.