Pasal 53

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan

bahwa organ Yayasan:

• melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
• lalai dalam melaksanakan tugasnya;
• melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
• melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan

penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas

permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.