PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1956

TENTANG

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU

(STAATSBLAD 1932 NO. 517)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang sering diderita oleh para pengusaha rokok kretek dan rokok klembakmenyan berhubung dengan belum teraturnya secara rapi dan baik daripada perdagangan bahan-bahan mentahnya, sehingga besar modal yang dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut bergoncang pula, sehingga banyak pengusaha terpaksa menutup perusahaannya, maka dipandang perlu diadakan kemungkinan untuk memberi tunjangan berupa penurunan cukai sehingga jumlah yang tertentu.

Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Perubahan dari Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517).

Pasal 1.

Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah, ditambah lagi sebagai berikut:

Pasal 4a.

Menurut peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah maka untuk sementara dapat diberikan pembebasan sebagian dari cukai, tiap-tiap kali untuk masa yang selama-lamanya satu tahun tas hasil-hasil tembakau berasal dari perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di negeri ini, seperti yang dimaksud dalam pasal 10 huruf b dan c, apabila kepentingan ekonomi negara dan kemakmuran rakyat menghendakinya.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Diundangkan pada tanggal 8 September, 1956. Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO.

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

MEMORI PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1956

TENTANG

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD

1932 NO. 517)

Agar supaya dalam jangka pendek dapat diatasi kesukaran- kesukaran yang diderita oleh para pengusaha rokok kretek karena kekurangan cengkeh dan sebagai akibatnya membubung tinggi harga cengkeh itu di dalam pasaran bebas, sehingga produksi akan rokok tersebut tidak lagi mungkin memberikan keuntungan, dan dengan demikian - terutama para pabrikan kecil-kecil - harus menutup perusahaannya, yang mengakibatkan pula pembuatan rokok secara gelap (tidak membayar cukai) oleh para buruh yang diberhentikan, maka dimulai dari tanggal 1 Juli 1952 untuk perusahaan-perusahaan tersebut telah diberi tunjangan berupa penurunan cukai sehingga cukai tembakau berjumlah untuk:

• sigaret-kretek,kelembakmenyan 40 % dari 5 (lima) sen sebatang;
• rokok daun (strootjes) 30 % dari 2½ sen sebatang.

Peraturan ini harus dipandang sebagai peraturan kebijaksanaan dari Pemerintah, yang karena desakan keadaan harus diadakan sambil menunggu peraturan-peraturan dengan undang-undang tentang hal ini.

Memuat pasal 4 a dalam ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517). bermaksud memenuhi peraturan dengan undang-undang tadi.

Peraturan tunjangan yang hingga kini diberikan itu intinya adalah bahwa cukai atas barang-barang yang tersebut di atas pada hakekatnya tidak lagi dikenakan atas harga ecerannya, melainkan atas jumlah batangnya.

Oleh karena pengawasan atas pemungutan cukai dengan jalan pita cukai tidak dapat dihilangkan, begitu pula untuk memudahkan perhitungan cukainya maka ditetapkan, bahwa barang-barang itu hanya boleh dimasukkan dalam peredaran bebas dalam bungkusan yang berisi 2, 5 atau 10 batang saja, yang harus dilekati pita cukai dengan harga eceran masing-masing dari 10, 25 dan 50 sen untuk barang-barang yang dimaksud pada sub b. Penjualan diatas harga eceran, mengingat akan sifat cara pemungutan ini yang disebut pemungutan spesifik, tidak akan diambil tindakan.

Kebaikan peraturan ini adalah, bahwa pengusaha: 1.Pada perhitungan (kalkulasi) harga penjualannya dapat menghitung jumlah cukai yang tentu; 2.Harga penjualannya dapat diubah sewaktu-waktu apabila kedudukan pasaran dari harga bahan-bahannya berubah pula, dengan tidak usah menambah pula pita cukainya.

Selama para pengusaha bekerja secara lazim pada penetapan harga penjualannya, yang senantiasa dikerjakan pada perusahaan- perusahaan rokok, maka peraturan-peraturan ini akan memenuhi akan maksudnya.

Sayang bahwa dalam praktek telah ternyata - terutama para pengusaha yang besar - bahwa

mereka menjual hasilnya lebih tinggi daripada harga yang perhitungan dengan cara biasa (yaitu ongkos- ongkos pertama + cukai + ke untungan biasa) didapatnya, yang bukan maksudnya dari peraturan tunjangan itu. Selanjutnya didalam perdagangan bebas terdapat rokok-rokok kelembak menyan yang dua kali lipat besarnya daripada rokok-rokok kelembak menyan biasa, sehingga sebetulnya dengan demikian diselundupkan jumlah jumlah cukai sekali.

Oleh karena penjualan di atas harga eceran tidak diambil tindakan dan pemungutan didasarkan atas jumlah batangnya, maka kecurangan-kecurangan tersebut di atas tidak dapat diberantas.

Bahwa dengan praktek-praktek tersebut di atas tidak saja didapat keuntungan yang luar biasa, akan tetapi Negarapun dirugikan secara besar-besaran tidak usah dipanjang lebarkan.

Berhubung dengan uraian tersebut di atas maka dalam rencana undang-undang susunan kata-kata dalam pasal 4 a dibuat sedemikian rupa sehingga dasar atas mana pemungutan cukai bersandar, yaitu dengan jalan memitai hasil tembakau (pasal 5 dan 10 Ordonansi Cukai Tembakau) dan pengawasan utama atasnya (pasal 31 Ordonansi Cukai Tembakau), tetap terpelihara.

Pembebasan sebagian mempunyai sifat sementara dan tiap kali hanya dapat diberikan untuk jangka satu tahun. Juga berhubung dengan keinginan untuk dalam jangka pendek memberikan tunjangan c.q. pembatalan atau penurunan tunjangan itu dapat dilakukan, segera jika dirasakan keperluan untuk itu, maka dikandung maksud untuk memuat dalam Peraturan Pemerintah termaksud ketentuan-ketentuan bahwa hak-kekuasaan memberikan pembebasan sebahagian akan diletakan pada tangan Menteri Keuangan. Pemberian hak-kekuasaan kepada Menteri Keuangan itu bukanlah sesuatu blanko mandaat. Pada pertimbangan apakah pada sesuatu waktu kedudukan ekonomi dari industri kretek telah berada dalam keadaan demikian rupa, sehingga harus diberikan tunjangan, maka Menteri Keuangan sewajarnya meminta pandangan dari Panitia Ahli Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No.

1. dan dalam hal itu merundingkan dengan Menteri Perekonomian (Jawatan Perindustrian). Panitia yang dimaksud dan Jawatan Perindustrian seharusnya dengan tertentu mengawasi keadaan pasar dari hasil-hasil yang dikenakan pembebasan sebagian atas cukai, agar supaya pada waktu adanya perbaikan yang agak bagus dapat dengan tepat memajukan usul-usul kepada Menteri Keuangan untuk mencabut tunjangan ataupun untuk menguranginya sampai jumlah persentase yang mereka inginkan karena keterangan-keterangan yang mereka dapati tadi.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 1956, P.27/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1956/38; TLN NO. 1043