Pasal 38

(1) Setelah Tahun Anggaran 2016 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2016 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.