Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria utama merupakan kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk dapat menerima DID, yang terdiri atas:

• Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
• Penetapan APBD tepat waktu.

Kriteria kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja daerah, yang terdiri atas:

• Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
• Kinerja pelayanan dasar publik; dan
• Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan mengalokasikan DID untuk anggaran pendidikan.