MENGADAKAN PERUBAHAN

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1946

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN

DALAM STBLD.: 1907 NO. 212 TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sambil menunggu undang-undang baru, golongan pemilih kepala desa yang termaksud dalam Pasal 1 (2) dari ordonansi Pemilihan kepala desa (Stb. 1907 No. 212) perlu diperluas agar hak memilih kepala desa tidak semata-mata didasarkan kepada kekayaan atau kedudukan melainkan kepada kewargaan negara; Perundang-undangan

Mengingat : a. ordonansi pemilihan kepada desa, Stb. 1907 No. 212 (dirobah dengan Peraturan Stb. 1934 No. 661,ditjenStb. 1938 No. 21 dan osamu seirei No. 7 tanggal 16 Pebruari 1944);

• Pasal 18 dan 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar, berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Agustus 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan : Menetapkan Undang-undang tentang merubah "syarat-syarat pemilih" kepala desa sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Pasal 1 ayat (2) dari ordonansi Pemilih kepala desa, Stb. 1907 No. 212 (dirubah

dengan Stb. 1934 - 661, Stb. 1938 - 21 dan osamu seirei No. 7 tanggal 16 Pebruari 1944), dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Yang berhak memilih kepala desa ialah semua warga negara penduduk desa,

laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas atau sudah kawin.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Peraturan peralihan. Segala pemilihan-pemilihan kepala desa yang dilakukan sebelum pengumuman Undang-undang ini dan yang menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang ini, dianggap syah.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 4 September 1946.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MOH. HATTA.

Menteri Dalam Negeri,

SOEDARSONO.

Diumumkan Perundang-undangan pada tanggal 4 September 1946. Sekretaris Negara, Peraturan ditjen

A.G. PRINGGODIGDO.