PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1947

TENTANG

PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH

DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK TAHUN PAJAK 1947/1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk tahun anggaran 1947 beberapa tarip pajak pendapatan perlu disamakan dengan tarip untuk tahun anggaran 1946/1947 dan dari ketetapan pajak kekayaan, ketetapan pajak perseroan serta ketetapan pajak untung perang perlu dipungut tambahan pokok pajak untuk negeri, sebagai telah terjadi terhadap tahun angaran 1946/1947, dan juga bahwa untuk tahun Perundang-undangan anggaran 1947 beberapa tarip pajak upah perlu disamakan dengan tarip untuk tahun anggaran 1946/1947; Peraturan bahwa menurutditjenpasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia segala macam pajak harus ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat akan : pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK

PENDAPATAN, PAJAK UPAH DAN TAMBAHAN

POKOK PAJAK TAHUN PAJAK 1947/1948.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1.

(1) Buat menentukan besarnya ketetapan pajak pendapatan untuk tahun-pajak

1947/1948, maka tarip B dan tarip C yang tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b, serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3, ordonansi pajak pendapatan 1932, diganti dengan tarip yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf a, b dan c ordonansi tanggal 18 Pebruari 1942 (stbl. No. 53).

(2) Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang

baharu disebut di atas tadi, berlaku untuk ketetapan pajak dimaksud di ayat 1 dari pasal ini.

(3) Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka

perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 ordonansi pajak pendapatan 1932 dibaca "delapan puluh lima persen".

Pasal 2.

Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun pajak 1947/1948 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.

Pasal 3.

Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggalPerundang-undangan1 Juli 1947 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk negeri. Peraturan ditjen Pasal 4. Dari ketetapan pajak untung perang yang berkenaan dengan tahun-kalender 1946 atau sabahagian dari itu, atau untuk suatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.

Pasal 5.

Yang ditentukan dalam pasal 3 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas tadi, berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a ordonansi pajak upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1947 sampai akhir tanggal 31 Maret 1948.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SJAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 5 Mei 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Perundang-undangan Peraturan ditjen

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN UNDANG-UNDANG 1947 No. 13.

Sebagaimana oleh Pemerintah pada waktu mengajukan Rencana Undang-undang tentang menetapkan tarip dan opcenten mengenai tahun-pajak 1946/1947 telah diterangkan, keadaan keuangan Negeri belum dapat mengidzinkan untuk merobah tarip dan opcenten yang telah dilakukan sejak tahun-pajak 1942. Untuk tahun-pajak 1947/1948 alasan itu masih tetap berlaku.

Perundang-undangan Peraturan ditjen