PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1946

TENTANG

PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu adanya satu macam bentuk desa, untuk menyusun masyarakat yang kokoh dalam Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Akan pasal 18 dan 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; Perundang-undangan Dengan persetujuan Badan Pekerja KomitePeraturan Nasional Pusat. Menetapkan peraturan sebagai berikutditjen :

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN".

Pasal 1.

Yang dianggap sebagai desa perdikan, ialah semua desa-desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan "Vrije desa" (Gouv. Besl. no. 25, tanggal 20-12-1912; Bijbl. No. 7847).

Pasal 2.

Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan usaha penghapusan desa-desa perdikan, dengan mengingat kepada keadaan masing-masing daerah dan mengingat kepentingan mereka yang langsung bersangkutan.

Pasal 3.

Cara menyelenggarakan usaha yang tersebut dalam pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 September 1946.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MOH. HATTA.

Menteri Dalam Negeri.

SOEDARSONO.

Diumumkan Sekretaris Negara. pada tanggal 4 September 1946.

A.G. PRINGGODIGDO.

Perundang-undangan Peraturan ditjen