Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas:

• Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
• Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu;
• Penggunaan e-gouernment; dan
• ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan dan perrcapaian kinerja daerah di bidang:
• Tata kelola keuangan daerah, yang dicerminkan dari kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Pelayanan dasar publik, yang dicerminkan dari kategori:

1. Pelayanan . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan; dan
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;

• Pelayanan umum pemerintahan, yang dicerminkan dari kategori:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Perencanaan Daerah;
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Inovasi Pelayanan Publik;
5. Kemudahan Berusaha; dan
6. Pengelolaan sampah.

• Kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dari kategori Kesejahteraan Masyarakat. Ayat (3) Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa antara lain:
• penyediaan layanan dasar publik;
• pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan;
• peningkatan pelayanan berusaha di daerah; atau
• peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.