Pasal 21

(1) Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaanya berkaitan

langsung dengan obyek pajak, wajib :

• menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak;
• memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan

obyek pajak.

(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan

www.djpp.depkumham.go.id

Undang-undang ini.

(4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.