PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN

---

regulation_id: UU_12_1966 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/scraped-md/uu-12-1966

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 12 TAHUN 1966 (12/1966)

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1965

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965 sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada tanggal 13 Juli 1965, ternyata belum diundangkan sebagaimana mestinya, perlu ditambah dan diubah.

Bahwa karenanya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965, sebagaimana telah ditambah dan diubah, masih perlu ditetapkan dengan Undang- undang:

Mengingat:
1.Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2.Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan No. II/MPRS/ 1960;
3.Pasal 12 dan 17 Ketetapan No. VI/MPRS/1965;
4.Undang-undang No. 19/Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
5.Undang-undang No. 21 /Prp. Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1965.

Pasal 1.

Anggaran Induk Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965 adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965 sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada tanggal 13 Juli 1965.

Pasal 2.

(1) Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine terdiri dari:

a.perkiraan penerimaan routine ditambah dengan Rp 289.516.183.000 dan

b.perkiraan pengeluaran routine ditambah dengan Rp 923.309.700.000.

c.perincian penerimaan dan pengeluaran dimaksud pada sub a dan b dimuat berturut-turut dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini;

(2) Tambahan dan Perubahan atas Belanja Pembangunan terdiri dari:

a.perkiraan pengeluaran pembangunan ditambah dengan Rp 221.015.210.000.

b.perincian pengeluaran dimaksud pada sub a dimuat dalam Lampiran III Undang- undang ini;

(3) Tambahan dan perubahan Anggaran Kredit terdiri dari:

a.perkiraan pemberian kredit oleh Perbankan ditambah dengan Rp 140.117.000.000 dan

b.kesanggupan pemberian kredit oleh Perbankan ditambah dengan Rp 233.885.000.000;

c.perincian pemberian kredit dan kesanggupan pemberian kredit oleh Perbankan dimaksud pada sub a dan b dimuat dalam Lampiran IV Undang-undang ini;

(4) Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Devisa terdiri dari:

a.perkiraan penerimaan devisa ditambah dengan Rp 85.370.000.000 dan

b.perkiraan pengeluaran devisa ditambah dengan Rp 104.728.750.000;

c.perincian penerimaan dan pengeluaran devisa dimaksud pada sub a dan b dimuat dalam Lampiran V Undang-undang ini.

(5) Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Khusus terdiri dari:

a.perkiraan pengeluaran khusus ditambah dengan Rp 487.175.900.000;

b.perincian pengeluaran dimaksud pada sub a dimuat dalam Lampiran VI Undang- undang ini.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1965.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN S.H.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1966
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 1965.

1. UMUM.

Setelah teryata bahwa Rencana Induk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965, sebagaimana telah diajukan oleh Pemerintah dan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 13 Juli 1965, belum pernah diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka Pemerintah mendapatkan mufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mengajukan lagi Induk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965, sekaligus disertai dengan perubahan dan Tambahan-tambahannya, dan tetap mengundangkannya sebagaimana mestinya.

Pengundangan tersebut tidak berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan sendirinya telah membenarkan pelaksanaan yang merupakan penyelewengan-penyelewengan

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Catatan :
a. Mengenai Anggaran Devisa dalam Undang-undang tersebut perangkaannya akan tetapi pada waktu menyusun diperhitungkan, bahwa Anggaran Devisa akan mempunyai efek netral terhadap peredaran uang rupiah.
b. Mengenai Anggaran Khusus dalam Undang-undang tidak disebut perangkaannya dan menurut pasal 1 ayat 2, baik penentuan maupun pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P. R.S.

Dengan demikian, maka efek inflatoir yang diharapkan dari Anggaran Moneter pada waktu penyusunannya adalah sebesar yang berikut
a. dari Anggaran Rutin

= Rp. 53,66 milyar
b. dari Anggaran Pembangunan = " 240,- milyar
c. dari Anggaran Kredit

= " 150,- milyar
d dari Anggaran Devisa

= " 9,70milyar

Rp. 433,96milyar
atau bila Anggaran Devisa dianggap membawa efek netral, maka efek inflatoir akan berjumlah Rp. 433,66 milyar.

Bab Umum Nota Penjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965 dikemukakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965 merupakan Anggaran dari usaha Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk melaksanakan Trisakti Tavip yang menghendaki agar Indonesia berdiri dibarisan depan dalam melaksanakan/merealisasi asas

• bebas dalam politik;
• berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi;
• berkepribadian dalam kebudayaan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam melaksanakan Triprogramnya, ditambah pula dengan keluarnya Indonesia dari P.B.B. beserta lembaga-lembaganya yang disusul pula dengan usaha-usaha memperhebat kegiatan menggalang kerja sama dan setia kawan negara-negara Asia-Afrika menuju kepada terselenggaranya Conefo dalam Tahun 1966 di Jakarta, Pemerintah telah memakai sebagai landasan kerja amanat Berdikari serta ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/ 1965 tentang Banting Stir untuk berdiri di atas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan.

2. PERKEMBANGAN ANGGARAN MONETER 1965.

Gejala-gejala akan adanya perubahan dan tambahan baik pada jumlah-jumlah pengeluaran maupun pada jumlah-jumlah penerimaan, sudah mulai terlihat menjelang pertengahan Tahun 1965.

2.1. Anggaran Rutin.

Mengenai pendapatan atau penerimaan Negara, Pemerintah dalam Tahun 1965 telah berdaya-upaya sekuatnya untuk meningkatkan pemasukannya dengan tujuan dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin - atau dengan lain perkataan Pemerintah telah melakukan usaha-usaha agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin dapat seimbang. Untuk itu telah diusahakan pengintensipan pemungutan disektor pajak disekitar bea cukai, telah diusahakan perbaikan dalam aparatur perpanjangan dan bea-cukai, sehingga aparatur tersebut dapat menunaikan tugasnya dengan lebih sempurna.

Disamping itu tidak pula diabaikan usaha-usaha menggiatkan pemungutan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan lain dan usaha-usaha juga dijalankan untuk menemukan sumber-sumber penerimaan yang baru.

Berhubung dengan itu, maka jumlah penerimaan dapat ditingkatkan menjadi Rp. 960.766,2 juta, dibandingkan dengan harapan semula (Anggaran Induk yang berjumlah Rp. 671.250 juta, maka hal itu memperlihatkan suatu kenaikan sebesar Rp. 289.516,2 juta).

Akan tetapi kenaikan dibidang penerimaan yang berjumlah 43,1% dari rencana semula itu, tidak bisa mengikuti kenaikan dibidang pengeluaran yang berjumlah Rp. 724.910 juta menjadi Rp. 1.648.219,7 juta = Rp. 923.309,7 juta atau 127,4% dari rencana semula.

Dengan lain perkataan derasnya arus pengeluaran tidak dapat diimbangi oleh tingkat kenaikan pemasukan, hal mana menyebabkan lagi bertambah besarnya uang yang beredar.

Dapat dipahami bahwa keadaan itu membawa akibat terhadap tingkat harga, yang sebaliknya mempengaruhi lagi tingkat pengeluaran Negara disegala bidang.

Perkiraan-perkiraan dalam Anggaran Moneter yang disusun berdasarkan perkembangan harga yang diduga pada akhir Tahun 1964, tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang sebenarnya dalam Tahun 1965.

Sebagai contoh diketemukan di sini perbandingan index harga barang-barang sandang dan pangan di Jakarta antara Desember 1964 dan Desember 1965 : (1958 = 100).
a. Pangan

= 2.599 : 41.404 atau 16 kali kenaikan;
b. Sandang = 3 681 : 40.447 atau ± 11 kali kenaikan;

Antara Nopember 1965 dan Desember 1965 (I bulan) perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pangan

= 23.354 : 41.404 atau ± 1,8 kali kenaikan;
b. Sandang = 32.391 : 40.447 atau ± 1,3 kali kenaikan.

Kenaikan dibidang pengeluaran yang menyebabkan bertambah besarnya uang yang beredar, banyak sedikitnya adalah sejalan dengan taraf revolusi yang kian hari kian harus ditingkatkan sehingga kegiatan-kegiatan Pemerintah makin meluas pula yang kesemuanya itu memberikan refleksinya dalam Anggaran Moneter.

Guna melaksanakan kegiatan yang makin mengembang itu Pemerintah diantaranya menganggap perlu merombak dan menambah Aparatur Negara, dengan meningkatkan berbagai urusan menjadi Departemen-departemen baru.

Dalam menjalankan tugasnya sudah barang tentu Departemen- departemen baru itu memerlukan perlengkapan dan biaya secukupnya, yang harus dipikul oleh keuangan Negara yang belum diperhitungkan dalam Anggaran Moneter.

Dibidang politik Pemerintah juga berusaha untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Dalam rangka itu Pemerintah telah di- anggap perlu menyelenggarakan berbagai tugas politik, misalnya : Dasawarsa AA I, pembangunan proyek-proyek yang erat hubungannya dengan Conefo dan lain sebagainya.

Biaya-biaya untuk keperluan itu belum diperhitungkan dalam Anggaran Induk 1965.

Sebab lain ialah perlunya disediakan subsidi c.q. uang kerja kepada berbagai Perusahaan Negara. Semula diharapkan bahwa Perusahaan-perusahaan Negara akan dapat berdiri di atas kaki sendiri; ternyata bahwa prinsip berdikari tersebut belum dapat ditrapkan pada semua Perusahaan Negara.

Beberapa dari perusahaan-perusahaan tersebut, a.l. PNKA, PLN, POSTEL, masih memerlukan subsidi yang seluruhnya merupakan anggaran tambahan, karena belum diperhitungkan dalam Anggaran Induk.

Untuk sekedar meringankan beban para pegawai Negeri/anggota Angkatan Bersenjata/para. pensiun, yakni golongan yang disebutkan "fixed incomeearners" yang sendirinya lebih merasakan akibat kenaikan-kenaikan harga dalam penghidupan mereka sehari-hari, Pemerintah telah menganggap perlu mulai bulan Agustus 1965 menaikan "Tunjangan Kemahalan Umum (T.K.U.) dari 300,% menjadi 500%.

Ketentuan mengenai hal ini dimuat dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1965. Pada kesempatan Tahun Baru, Hari Raya Idulfitri telah pula diberikan tunjangan yang jauh lebih besar dari tahun-tahun terdahulu, sehingga biaya pengeluaran inipun merupakan suatu penambahan Anggaran Moneter 1965.

2.2. Anggaran Pembangunan.

Biaya yang disediakan dalam Anggaran Induk 1965 untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan adalah sebesar Rp. 240 milyar. Pembagian dari jumlah ini kepada masing-masing proyek adalah didasarkan atas prioritas sebagai berikut :

1.Proyek Nation & Character Building;
2.Proyek-proyek yang telah ada komitmen dengan luar negeri;
3.Proyek-proyek ekonomi (yang berhubungan dengan peningkatan produksi) yang akan selesai dalam Tahun 1965 atau permulaan tahun 1966.
4.Proyek-proyek yang mempertinggi produksi pangan;
5. Proyek-proyek yang menambah pendapatan Negara;
6. Proyek-proyek lainnya.

Di samping prioritas yang dikemukakan di atas, masih diadakan prioritas lagi dalam pembiayaannya yang didasarkan atas keadaan teknis atau physical progress dari proyek-proyek pada akhir tahun 1964. Pada asasnya proyek-proyek yang dalam Tahun 1965 menghadapi penyelesaian, akan disediakan pembiayaan penuh.

Oleh karena bagi proyek-proyek tertentu anggaran belanja yang disediakan dirasa tidak akan mencukupi atau kurang dapat menampung kecepatan pembangunan akibat perkembangan keadaan, maka sejak triwulan 11/1963 oleh Departemen-departemen telah diajukan permintaan-permintaan perubahan/tambahan Anggaran Belanja.
Secara umum dapat dikatakan bahwa permintaan perubahan/
tambahan anggaran tersebut adalah berdasarkan yang berikut:

a.untuk menampung kenaikan harga bahan-bahan bangunan/ upah/jasa.

b.untuk menampung pembiayaan yang didasarkan atas sisa anggaran tahun 1964 (carry-over). Hal ini sebetulnya merupakan suatu penyimpangan dari systeem "Kas-stelsel" yang di- anut oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita, tapi oleh karena suatu dan lain hal, Pemerintah dalam Tahun 1964 telah memutuskan bahwa proyek-proyek boleh mempergunakan sisa dari anggaran mereka dalam Tahun 1964 yang tidak habis dipergunakan, untuk melanjutkan pekerjaan dalam tahun anggaran 1965.

c. usaha mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada hubungannya dengan proyek Conefo.

d. usaha untuk mempercepat penyelesaian proyek urgent tertentu.

e. adanya proyek-proyek baru sama sekali yang telah mendapat persetujuan Presiden untuk dilaksanakan.

Dari jumlah permintaan anggaran tambahan sebesar:

untuk proyek-proyek Sipil.......± Rp. 549.391,85 juta

untuk proyek-proyek Pembangunan

khusus (Angkatan Bersenjata)....± 103.100,00 juta

Jumlah : ..................± Rp. 652.491,85 juta

Yang perlu disetujui adalah:

untuk proyek-proyek Sipil.......± Rp. 174.705,21 juta

untuk proyek-proyek Khusus..... ± 46.310,00 juta

Sehingga diperlukan Anggaran Tambahan
sebesar ......................................Rp. 221.015,21 juta

2.3. Anggaran Kredit.

Perkembangan angka-angka realisasi perkreditan oleh perbankan selama tahun-tahun 1965 adalah sebesar Rp. 540.117 juta, dengan catatan bahwa saldo pada akhir tahun 1964 ada-

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Dari perbandingan tersebut di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan menunjukkan gerak menurun dari U.S. S 127.494 ribu dalam triwulan I menjadi U.S. $ 90.988 ribu dalam triwulan IV, suatu penurunan sebesar ± 29% satu dan lain tergambar disini akibat gerakan kontra-revolusioner dari G.30.S/P.K.I., sedangkan jumlah pengeluaran menunjukkan gerak menurun yang lebih lambat dibandingkan dengan penurunan jumlah penerimaan, yaitu dari U.S. $ 153.386 ribu dalam triwulan I menjadi U.S. S 133,195 ribu dalam triwulan IV, suatu penurunan sebesar ± 13%.

Dengan demikian, maka defisit dalam Neraca Pembayaran yang telah timbul pada triwulan I meningkat menjadi besar dalam triwulan IV, yaitu dari U.S. $ 25.892 ribu menjadi U.S. $ 42.207 ribu, suatu peningkatan sebesar ▒ 60% dalam jangka waktu satu tahun.

Bilamana kita teliti, maka defisit, dalam Neraca Pembayaran tahun 1965 adalah yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

III. Bilamana kita melihat pada angka-angka pada tabel tentang Neraca Pembayaran untuk tahun 1965 dan mencoba untuk menentukan efek dari transaksi-transaksi devisa tersebut terhadap kehidupan Moneter di dalam negeri, kita dapat memperoleh angka- angka sebagai berikut (kurs tiap U.S. = Rp. 250,-):

Saldo Neraca Perdagangan:

Rp. 26.116 juta

Saldo Jasa:

" 17.99 3 juta

Saldo Modal dan lainnya:

" 37.179 juta

Saldo perubahan peredaran uang: Rp. 29.056 juta

Penerimaan Devisa berarti pengeluaran dalam rupiah (bersifat inflatoir) sedang pembayaran-pembayaran devisa berarti penerimaan dalam rupiah (bersifat-deflatoir). Dengan lain perkataan, devisit dalam valuta asing (devisa) merupakan surplus dalam rupiah dan mempunyai effek deflatoir.

Angka di atas menunjukkan bahwa transaksi-transaksi lalulintas devisa selama tahun 1965 mempunyai effek deflatoir sebesar Rp. 29.056 juta.

2.5. Anggaran Khusus.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan Anggaran Khusus dikuasai sepenuhnya oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S.

Yang dimaksudkan dalam Anggaran Khusus ialah :

a.Biaya-biaya yang menyangkut Konfrontasi, didalamnya termasuk: - KOTI - KOTOE.
b.Biaya-biaya yang menyangkut penyelesaian Trikora, yakni pembiayaan Irian Barat, Sekkib.
c.Pembiayaan-pembiayaan lain yang oleh Presiden disetujui untuk dibebankan akan Anggaran Khusus.

Penyediaan biaya ad. a dan ad. b, ditakukan melalui kredit Perbendaharaan;

Pembiayaan ad. c. pada umumnya dilakukan lagsung oleh Bank Negara Indonesia Unit 1.

Oleh karena dalam Anggaran Induk 1965 tidak disediakan kredit tertentu untuk Komponen Anggaran ini, maka semua pengeluaran yang diperlukan adalah merupakan Anggaran Belanja Tambahan.

Dalam tahun 1965 telah diperlukan jumlah-jumlah yang berikut untuk Anggaran Khusus

• KOTI............................

Rp. 339.032,6 juta

• KOTOE...........................
  ,, 38.480,1 juta
• Prop. Irian Barat/Sekkib........

,, 59.971,8 juta

• Biaya-biaya lain................

,, 49.691,4 juta

Rp. 487.175,9 juta

3. KESIMPULAN.

Dari yang di atas itu, maka Anggaran Belanja Tambahan yang diperlukan bagi Anggaran Moneter tahun 1965 adalah sebagai berikut :

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

PENJELASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA PERUBAHAN
TAMBAHAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 1965.

1. PENJELASAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN.

Anggaran Penerimaan Negara tahun 1965 ditetapkan sebesar Rp. 671.-'50.000.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi sementara tahun 1965 yang telah mencapai jumlah sebesar Rp. 960.766. 183.000,- ini berarti Rp. 189.516.183.000,- di atas anggarannya (43,1%).

Perbedaan yang besar antara anggaran dengan realisasinya itu antara lain disebabkan oleh :

a.adanya kenaikan-kenaikan harga menyebabkan nilai daripada pendapatan, kekayaan, penghasilan dan harga barang-barang "in money term" menjadi lebih tinggi;
b.adanya beberapa pos penerimaan seperti S.W.I. Dwikora dan hasil pengampunan pajak yang ditargetkan terlalu rendah, berhubung pungutan ini baru untuk pertama kali dan kurang adanya data-data untuk membuat perkiraan yang agak definitif;
c.adanya intensifikasi pemungutan dan kerja sama yang baik antara instansi-instansi dalam bidang pemasukan luran Negara.

Disamping itu ada beberapa pos penerimaan berhubung tidak ada data-data yang pasti untuk menetapkan anggarannya, maka dinyatakan sebagai P.M. Dilain pihak ada anggaran dari berbagai pos penerimaan yang tidak ada realisasinya karena tidak ada penerimaan atau belum didapatkan angka-angka penerimaannya.

Untuk lengkapnya di bawah ini kami paparkan Anggaran Penerimaan beserta Realisasi secara terperinci

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

b. Pajak Perseroan.

Sebenarnya dalam realisasinya pajak inipun tidak akan kurang dari anggaran. Hal ini tejadi, karena perusahaan-perusahaan minyak asing dalam arti formil tidak membayar pajaknya.

Setoran-setoran perusahaan minyak asing kepada P.N.-P.N. digunakan oleh P.N.-P.N. untuk membiayai kerugian yang diderita karena distribusi minyak di dalam negeri dan yang sebenarnya harus ditutup dengan subsidi dari Anggaran Belanja Negara: Menurut perhitungan jumlah pajak-pajak perseroan perusahaan- perusahaan minyak asing yang pada akhir Tahun 1965 harus sudah dibayar adalah Rp. 4,4 milyard.

c. Pajak Penjualan.

Pajak ini dibebankan kepada para produsen, dan besar kecilnya tergantung kepada tingkat harga dan volume produksi.

Dengan adanya kenaikan harga barang-barang berarti akan menaikkan penerimaan pajak penjualan, walaupun seandainya produksi fisik tidak bertambah.

Dari daftar tersebut di atas teryata realisasinya hanya sedikit di atas anggarannya, meskipun sangat terasa adanya kenaikan harga barang-barang produksi.

d. Sumbangan Barang Mewah.

Besarnya pungutan ditetapkan sebesar 20% - 30% atas pembelian barang-barang mewah dan setengah mewah.

Realisasi pos penerimaan ini 400% lebih dari yang dianggarkan. Hal ini bisa tejadi karena penetapan target yang terlalu rendah atau dapat diartikan bahwa besar keinginan orang untuk membeli barang-barang mewah/setengah mewah. Dalam suasana inflasi dimana terdapat beban yang tidak adil dalam masyarakat menyebabkan distribution of income yang tidak merata, sehingga sebagian masyarakat mampu hidup mewah.

e. Hasil Pengampunan Pajak.

Besarnya tebusan ditetapkan 5% - 10% dari modal yang diampunkan dan dimaksudkan sebagai koreksi atas pajak pendapatan, pajak perseroan dan pajak kekayaan.

Anggarannya ditetapkan sebesar Rp. 50,- milyard, yaitu atas dasar pertimbangan adanya modal gelap sebesar Rp. 500 milyard. Tetapi berkat kesadaran dari masyarakat dan adanya intensifikasi pemungutannya, maka realisasi sementara berjumlah Rp. 121.562. 638.000,-. Dihitung dari angka realisasi tersebut maka modal gelap dapat ditaksir berkisar antara Rp. 1.200,- - Rp. 1.600,- milyard.

g. Lain-lain.

Dalam pos penerimaan ini terdiri dari Pajak Kekayaan, Pajak Bangsa Asing, Pajak Radio, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Deviden, Bea Lelang dan lain-lain pajak yang telah dihapuskan. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 10.750.000.000,- realisasinya adalah Rp. 13.825.924.000,- dimana bea-balik-nama kendaraan bermotor realisasinya merupakan bagian yang terbesar yaitu Rp. 10.288.089.000,- dengan anggarannya sebesar Rp. 3, milyard. Ini menunjukkan bahwa jual beli Kendaraan Bermotor sangat ramai; orang selalu berebutan barang dan berdagang/spekulasi lebih menguntungkan dari pada berproduksi.

f. Bea Meterai & Sumbangan atas Kredit.

Kedua pos penerimaan ini antaranya ditetapkan sebesar Rp. 12.500 juta terdiri atas Bea Meterai Rp.2500 juta dan Rp. 10.000 juta sumbangan atas Kredit, realisasinya masing-masing adalah Rp. 12.474.386.000,- dan Rp. 5.967.634.000,-.

Jadi realisasi penerimaan Bea Materai adalah 500% lebih dari anggarannya, ini menunjukkan bahwa situasi jual beli sangat ramai. Sebaliknya sumbangan lalu lintas Kredit tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena datangnya peraturan-peraturan keringanan yang dibuat kemudian, pula disebabkan karena realisasi pemberian kredit diluar produksi adalah kecil.

2. PAJAK HASIL BUMI.

Realisasinya berjumlah Rp. 2.793.789.000,- ini adalah Rp. 2. 043.789.000,- di atas anggarannya. Kenaikan penerimaan Pajak Hasil Bumi terdapat dalam bulan Desember 1965 yaitu berkat penggiatan pemungutannya dan telah ditinggikannya/disesuaikannya harga padi per-kwintalnya (yang menjadi dasar pungutan P.K.B.) oleh beberapa Daerah dengan persetujuan D.P.R.-G.R. Daerah masing-masing. Hasil pungutan ini diperuntukkan Daerah-daerah.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Keuntungan yang berlebihan ini menurut pendapat umum adalah penyelewengan dari norma-norma perdagangan biasa dan orang-orang yang memperolehnya yang sudah memiliki sifat penyelewengan ini biasanya kalau tidak dipaksa tidak akan mau membayar pajak atas keuntungan itu.

Untuk memungut pajak dari keuntungan-keuntungan itu sebenarnya pajak pendapatan (pajak langsung umumnya) adalah alat yang terbaik. Tetapi kenyataannya tidak mudah mengikuti pada siapa jatuhnya keuntungan-keuntungan itu, dan lagi pajak ini selalu ketinggalan karena pengertian pendapatan dihubungkan dengan masa, lebih-lebih bilamana kita mengambil sebagai masa itu jangka waktu satu tahun.

Pajak atas barang yang mengingat sifatnya selalu mengikuti gerak barang, lebih dekat dapat mengikuti jalannya inflasi, walaupun tetap masih ketinggalan karena pajak baru dapat ditagih setelah peristiwa yang mengakibatkan wajib pajak terjadi. Lebih nyata ketinggalan ini dalam hal besarnya pajak tidak dihubungkan dengan harga yang sedang berlaku, tetapi ditentukan sebesar sesuatu jumlah yang tidak mudah dirubah seperti halnya dengan cukai atas gula, bir, alkohol dan minyak tanah dalam tahun 1965.

Selain dari itu perlu diperhitungkan pula akibat umum dari inflasi pada prestasi para pekerja yang pada aparatur perpajakan akibatnya lebih membahayakan, karena mudah menimbulkan korupsi.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Anggaran Induk yang telah mendapat persetujuan termaksud di atas ialah sebesar................Rp. 724.910,0 juta
diantaranya:
a. Belanja pegawai................" 397.880,0 juta
b. Pensiun ......................." 32.030,- juta

c. Belanja rutin lainnya........." 295.000,- juta

Dengan demikian maka tiap-tiap unsur pengeluaran memerlukan tambahan seperti di bawah ini
a. Belanja pegawai :

• Kebutuhan.................Rp. 629.213,4 juta

• Anggaran Induk.............Rp.397.880,0 juta

Tambahan.........Rp.231.333,4juta

b. Belanja Pensiun

• Kebutuhan.................Rp. 38.023,9juta

• Anggaran Induk............. 32.030,9juta

TTambahan..........Rp.5.993,0juta

c. Belanja rutin lainnya :

• Kebutuhan.................Rp.980.982,4 juta

• Anggaran Induk............."295.000,-juta

Tambahan.........Rp.685.982,4juta

Atau dengan gambaran lain :

• Jumlah seluruh kebutuhan........Rp.1.648,219,7juta
• Anggaran Induk................724.910,0juta

Anggaran Tambahan.....Rp.923.309,7juta

Diantaranya :
a. Belanja pegawai...............Rp.231.333,4juta
b. Pensiun...................... 5.993,9juta
c. Rutin lainnya ...............685.982,4juta

2. Penjelasan menurut unsur pengeluaran.

a. Belanja pegawai.

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal - bahkan hingga sekarang juga-, adalah bahwa taraf kehidupan para pegawai negeri jauh lebih rendah dari pada semestinya.

Guna sekedar meningkatkan taraf hidup atau dengan perkataan lain guna sekedar meringankan beban para pegawai, sejak bulan Agustus 1965 Pemerintah mengambil langkah ke arah itu dengan jalan kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum (T.K.U.) dari 300% menjadi 550%. Ketentuan mengenai hal ini dimuat dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1965.

Akibat dari peraturan itu ialah, bahwa jumlah belanja pegawai yang termuat dalam Anggaran Induk 1965 tidak mencukupi lagi dan memerlukan tambahan sebesar Rp.231.333,4 juta seperti yang telah dikemukakan di atas.

Kredit sebesar Rp. 231.333,4 juta itu diperlukan bagi

• Pegawai Negeri Sipil...........Rp. 63.175,4 juta dan
• Para Anggauta ABRI.........."168.158,- juta

Tambahan kredit belanja pegawai sipil sebesar Rp. 73.175,4 juta seluruhnya ditampung dalam pos kumpulan dari Bagian Anggaran VII E "Urusan Penyelenggaraan Keuangan", sedang tambahan belanja pegawai untuk anggauta Angkatan Bersenjata sebesar Rp. 168.1 58,- juta terperinci dan dibebankan atas Bagian-bagian yang bersangkutan :
yakni :IVA Menko Hankam...........Rp. 1.452,9juta

IVB Dep. Angkatan Darat...." 81.827,-juta

IVC Dep. Angkatan Laut......" 24.700,1 juta

IVD Dep. Angkatan Udara......" 16.230,- juta

IVE Dep. Angkatan Kepolisian. " 43.948,- juta

Perlu diketengahkan disini, bahwa kenaikan belanja pegawai untuk Angkatan Bersenjata, selain diakibatkan oleh Peraturan tersebut di atas, juga disebabkan karena naiknya tingkat harga bahan pokok bagi anggauta ABRI yang dalam tahun 1965 sudah digolongkan dalam jenis belanja pegawai.
b.Pensiun.

Tindakan Pemerintah untuk memperbaiki taraf kehidupan tidak hanya terbatas pada mereka yang masih aktip saja, melainkan juga meluas sampai kepada para pensiunan. Untuk keperluan itu kredit tambahan yang diperlukan adalah Rp. 5.993,9 juta.
c.Belanja Routine lainnya.

Kredit seluruhnya yang diperlukan untuk membiayai belanja routine ini adalah sebesar Rp. 980,982,4 juta. Apabila dibanding- kan dengan kredit yang tercantum dalam Anggaran Induk yaitu sebesar Rn. 1-95.000 juta, maka kebutuhan tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 980.982,4 juta - Rp. 295.000 juta = Rp. 685.982,4 juta atau ± 235%.

Hal tersebut selain disebabkan melonjaknya tingkat harga barang dan jasa yang menyolok, juga diakibatkan oleh ditingkatkannya beberapa urusan menjadi departemen pada pertengahan tahun 1965. Departemen-departemen baru dimaksud dapat dilihat dalam Lampiran II, yaitu ditandai dengan ciri (baru).

Agar dapat melaksanakan tugas-kewajiban sebagaimana mestinya sudah barang tentu departemen-departemen baru itu memerlukan perlengkapan secukupnya, yang akibatnya membawa tambahan pengeluaran terhadap keuangan Negara.

Untuk keperluan-keperluan di bidang politikpun Pemerintah membutuhkan biaya-biaya. misalnya Dasawarsa K.A.A. I dan proyek-proyek yang ada hubungannya dengan Conefo.

Sebab lain yang tidak dapat diabaikan sama sekali, ialah perlunya pemberian subsidi c,q. uang muka /kerja kepada Perusahaan-perusahaan Negara semula diharapkan akan dapat berdiri diatas kaki sendiri, berdasarkan asas cost accounting. Akan tetapi diatas kaki sendiri, berdasarkan asa cost accounting. Akan tetapi setelah diselami lebih mendalam, asas tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan kepada semua perusahaan-perusahaan Negara, misalnya : P.N.2 Kereta Api, Pelni, Pelabuhan, P.L.N., Pertamin,, Jakarta Lloyd dan sebagainya.

Subsidi yang diperlukan oleh perusahaan termaksud adalah sebesar Rp.97.353,6 juta,jumlah mana belum diperhitungkan dalam Anggaran Induk.

Untuk mendapatkan sekedar gambaran kemana arah Anggaran Tambahan untuk belanja rutin lainnya ini ditujukan, di bawah ini kami sajikan sedikit perincian:

Jumlah Anggaran Tambahan yang diperlukan Rp. 682.982,4 juta antara lain :

A. Hal yang belum diperhitungkan dalam Anggaran Induk tahun 1965.

1. Peringatan Dasawarsa K..A.A. I...Rp. 18.224,0 juta
   2.Komando Pelaksana Proyek Jalan Ja-

karta Raya ....................." 15.999,9 juta
3.Proyek Jalan Merak -- Banyuwangi" 9.163,4 juta
4.Komando Proyek Banjir Jaya......." 11.999,7 juta
5.Otoritas Jalan Raya Lintas Sumatera" 2.999,8 juta
6.Otoritas Jalan Raya L.S. yang masuk

Departemen Kehutanan..........." 107,9 juta
7.Mubes Tani....................." 1.700,- juta
8.Komando Proyek Conefo..........Rp.119.987,6 juta
9.P.T. TAVIP....................." 126,- juta
10.Subsidi kertas koran dan LKBN

Antara........................" 1.064,5 juta
11.Penyerahan bagian pajak/bea kepada

D.O. kekurangan tahun 1963 s/d

1965..........................." 29.564,1 juta
12.Bunga/cicilan Hutang

Dalam Negeri..................." 10.682,5 juta

Luar Negeri...................." 14.591,6 juta
13.Uang muka P.N. Jasa Raharja....." 450,0 juta
14.Kewajiban atas pemberian kredit P.N.

Pertani guna pembelian pupuk tahun

1961/1964......................" 4.000,0 juta
15.Subsidi-subsidi kepada:

• P.N. Kereta Api.............." 38.755,1 juta

• P.N. Pelni..................." 2.500,- juta

• P.N. Pelabuhan.............." 2.000,- juta

• P.N. P.L.N..................." 18.817,- juta

• P.N. P.G.N..................." 2.581,5 juta

• P.N. Pertamin................" 32.500,- juta

• P.N. Jakarta Lloyd..........." 200,0 juta

Rp. 97.353,6 juta

Jumlah A.............Rp. 338.014,6 juta

B.Subsidi kepada Daerah Otonom memer-

lukan tambahan sebesar.........Rp. 25.389,8 juta
C.Kredit yang diperlukan untuk membe-

lanjai Departemen-departemen/Lem-

baga-lembaga baru.............." 50.568,0 juta
D.Sedang kredit yangdiperuntukkan guna

menampung kenaikan tingkat harga-

harga dan jasa-jasa diperkirakan ± 90

dari Induk, yaitu 0,90 X Rp. 295 mil-

yard (dibulatkan..............."272.010,0 juta

Jumlah TambahanRp. 685,982,4 juta

III. PENJELASAN ATAS TAMBAHAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN.

Anggaran Belanja Pembangunan yang semula ditetapkan sebesar Rp. 240.000,- juta yang terperinci untuk :
a. Pembangunan Sipil................
Rp. 225,750,- juta
b. Pembangunan Khusus (Angkatan Ber-
senjata .........................

14,250,- juta

Dengan demikian Angkatan Belanja Pembangunan tahun 1965 seluruhnya berjumlah Rp. 240.000,- juta + Rp. 221.015,21 juta Rp. 461.015,21, juta dengan perincian:
a. Pembangunan Sipil................Rp.400.455,21 juta
b. Pembangunan Khusus (Angkatan Ber-

senjata)........................... " 60.560,- juta

Secara umum dapat dijelaskan, bahwa Anggaran Tambahan untuk Pembangunan Sipil sebesar Rp. 174.705,21 juta tersebut di atas disebabkan oleh :
a.kenaikan harga bahan-bahan bangunan/upah jasa;
b.pembiayaan yang didasarkan atas sisa Anggaran tahun 1964 (carry-over);
c.usaha mempercepat penyelesaian proyek yang ada hubungannya dengan proyek CONEFO;
d.usaha mempercepat penyelesaian proyek-proyek urgent tertentu;
e.adanya proyek-proyek baru sana sekali yang telah mendapat persetujuan Presiden.

Guna sekedar memberikan gambaran untuk proyek-proyek mana Angggaran Tambahan tersebut di atas diperlukan, maka dibawah ini diberikan perinciannya sbb.:

1. Proyek-proyek yang ada hubungannya dengan Proyek CONEFO:

-proyek 3 Hotel: Beach Hotel, Am-

barukmo Palace Hotel, Samudera

Pura Hotel...................Rp. 43.779,81 juta

• Perbaikan landasan Pelabuhan Uda-

ra Kemayoran................." 5.523,73 juta

• Waving Callery Lapangan Udara Ke-

mayoran.....................Rp. 1.124,68 juta

• R.R.I. Cimanggis............" 1.142,36 juta

-Air-Port Tuban (Bali)......." 5.548.10 juta

-Penjernihan Air Pejompongan." 2.485,85 juta

2.Proyek-proyek urgent tertentu

-proyek pengairan Jatiluhur..Rp. 14.356,30 juta

-proyek-proyek pengairan lainnya" 9.495,35 juta

-proyek P.L.T.A. Jatiluhur..." 24.615,77 juta

-proyek-proyek Pemintalan dan Per- tenunan...................." 15.650,44 juta

-pembangunan dan perbaikan jalan-

jalan/jembatan-jembatan....." 8.780,65 juta

-proyek Semen Tonassa........" 4.587,10 juta
3.Proyek-proyek baru sama sekali yang telah mendapat persetujuan Presiden :

-Jalan Silang Monumen Nasional" 7.549,87 juta

-Proyek Triloka (gedung Dep. Ang-

katan Udara)................" 4.000,- juta

-Proyek Ionosfeer (proyek "S")" 1.840,- juta

-Pameran Hasil-hasil Research Nasio-

nal........................." 1.782,63 juta

-Proyek "Sarinah............." 8.972,40 juta

-Pembangunan line di 9 tempat

(televisi).................." 2.434.22 juta

-Fakultas Tehnologi Ambon...." 4.592,40 juta

-Kampus Universitas Indonesia" 1.282,33 juta

-Anggaran Tambahan untuk Angkat-

an Bersenjata sebesar......." 46.310,- juta

diperinci sbb.:

a. Staf Angkatan Bersenjata.Rp. 800,- juta

b. Angkatan Darat..........." 8.000,- juta

c. Angkatan Laut............" 8.750,- juta

d. Angkatan Udara .......... " 9.760,- juta

e. Angkatan Kepolisian......" 19.000,- juta

IV. PENJELASAN ATAS TAMBAHAN ANGGARAN KREDIT.

Realisasi pemberian kredit oleh perbankan dalam tahun 1965 sebesar Rp. 540.117,- juta diperuntukkan:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Dengan demikian maka defisit dalam Neraca Pembayaran yang telah timbul pada triwulan I meningkat menjadi besar dalam triwulan IV, yaitu dari U.S. $. 25.892 ribu menjadi U.S. $. 42.207 ribu, suatu kenaikan sebesar 60% dalam jangka waktu satu tahun.

Bilamana kita teliti maka defisit dalam Neraca Pembayaran tahun 1965 adalah yang terbesar dibandingkan defisit dalam tahun-tahun yang lampau.

VI. PENJELASAN ATAS TAMBAHAN ANGGARAN KHUSUS.

Anggaran Khusus - yang menurut ketentuan dalam pasal I ayat (2) Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965 diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. baik penentuannya maupun pelaksanaannya dan pengendaliannya - pada akhir tahun 1965 menunjukkan angka realisasi sebesar Rp. 487.176,- juta. Oleh karena dalam Anggaran Induk untuk Anggaran Khusus tidak dimuat suatu jumlah tertentu, maka realisasi sebesar Rp. 487.176,- juta tersebut diatas seluruhnya merupakan Anggaran Tambahan.

Realisasi Anggaran Khusus dilakukan dengan dua cara
a. langsung disediakan melalui B.N.I.
Pusat.......................

Rp.

34.63 I,- juta
b. lewat Kredit Perbendaharaan......
"462.545,- juta

Jumlah sebesar Rp. 487.176,-juta diperlukan untuk:
a.Kredit yang langsung disediakan melalui B.N.I. Pusat

1. Penerbitan buku-buku/biaya Panitia

Indoktrinasi.................. Rp.

4.666,2 juta

2. Federasi GANEFO............... "

13.004,8 juta

3. Badan Pusat Intellegence...... "

1.245,2 juta

4. Dana Khusus Perbaikan candi Boro-

budur......................... "

469,7 juta

5. Departemen Perindustrian Tekstil "

   997,6 juta

6. Pembelian 20 buah Shofel Lender "

2.500,- juta

7. Lemhanas (Pembelian/pengosongan

an gedung).................... "

2.349,9 juta

Jumlah a.... Rp.

24.631,4 juta

b. Kredit yang disediakan dengan Kredit Perbendaharaan

1.KOTOE:

• Proyek-proyek jalan/

jembatan / pelabuhan-

pelabuhan............Rp. 25.309,4 juta

Rehabilitasi Sul. Sel./

Tenggara..................." 9.962,2 juta

Proyek Maluku.............." 1.825,- juta

Proyek Nusatenggara........" 1.383,5 juta

Rp. 38.480,1 juta
2. KOTI : Konfrontasi.................. " 399.032,6 juta
3. SEKKIB : ABRI/Proyek/Propinsi.... " 59.971,8 juta
4. Penggiatan export drive............. " 25.000,- juta
5. Deparlu fonds taktis................. " 60,- juta

Jumlah b

Rp. 462.544,5 juta

Jumlah a + b Rp. 487.175,9 juta

---

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1966/42; TLN NO. 2816