PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 12 TAHUN 1958 (12/1958)

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957

TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN

PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH

DAERAH PERALIHAN *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

• Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang- undang Darurat No.1 tahun 1957 tentang perubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No.14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 1);
• Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.

Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG

DARURAT NO.1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH

MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN

www.djpp.depkumham.go.id

1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN "

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I. Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) ditetapkan se-9 bagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal Tunggal

Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara

tahun 1956 No.30) ditambah dengan satu ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 2 bagi

Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkan sebanyak-banyak 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar supaya setia orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1958. Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 27 Maret 1958 Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada tanggal 4 Maret 1958 pada hari Senin, P. 259/1957

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/29

www.djpp.depkumham.go.id